Permintaan Pasar, Pemerintah Siap Jual Garam Sitaan

"Untuk supply. Kasusnya juga kan sudah P21. Kan tinggal 12 ribu,"

Selasa, 08 Agus 2017 15:43 WIB

Garam sitaan di gudang PT Garam. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah siap menjual  sebagian garam yang jadi barang bukti kasus dugaan penyelewengan PT Garam ke pasar. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti menjelaskan pelepasan segel dilakukan demi memenuhi permintaan pasar.

"Untuk supply. Kasusnya juga kan sudah P21. (Stoknya) kan tinggal 12 ribu," ujar Brahmantya di kantor Kemenko Maritim, Selasa (8/8).

Garam yang dijual adalah barang bukti kasus penyalahgunaan izin impor yang sebelumnya menjerat Direktur Utama PT Garam Achmad Budiono. Pekan lalu, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Agung.

Dia mengatakan  belum mengikuti kelanjutan kasus itu. Soal dilepasnya stok itu, Brahmantya mengklaim tidak akan ada kelebihan stok di pasaran karena sisa impor yang bermasalah sebelumnya tinggal 12 ribu ton.

Sementara itu, pemerintah juga telah membuka keran impor untuk 75 ribu ton garam industri. Rencananya, garam itu akan sampai ke Indonesia pekan ini, Kamis(10/8).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.