Pemerintah Siap Luncurkan Paket Kebijakan ke-16

"Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah."

Rabu, 09 Agus 2017 08:14 WIB

Ilustrasi: Kawasan Industri di Jabar

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah bakal meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 pekan depan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket ini ditujukan untuk menggenjot investasi sehingga mampu mendongkrak laju perekonomian yang stagnan. Paket ini akan melibatkan kementerian/lembaga di pusat maupun pemerintah daerah.

"Solusi untuk semester II, pertama investasi, itu yang utama. Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah. Itu akan kita coba selesaikan dengan satu model yang mungkin seminggu lagi lah kita akan umumkan," kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II tertahan di angka 5,01 persen. Sementara konsumsi rumah tangga hanya naik tipis dari 4,94 persen menjadi 4,95 persen.

Darmin menambahkan, selain menggenjot investasi, pemerintah akan berupaya memperbaiki konsumsi pemerintah. Ini lantaran di kuartal II konsumsi pemerintah justru menurun 1,93 persen dibanding tahun lalu.

"(Mendorong) APBN, supaya konsumsi pemerintahnya membaik," tuturnya.

Terkait investasi, Presiden Joko Widodo pada Selasa (08/08) memanggil sejumlah menteri, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Menurut Luhut, Presiden memerintahkan percepatan semua proyek yang belum rampung. Selain itu, Presiden juga meminta hambatan-hambatan proyek agar dihilangkan sehingga prosesnya menjadi mudah.

"Semua yang bisa dipercepat, itu dipercepat. Jangan terlalu banyak negoisasi-negosiasi tidak jelas gitu," ujar Luhut. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Jokowi: Bantuan untuk Kabupaten Asmat Terkendala Akses Transportasi

  • Pemikul Sabu 30 Kilogram Divonis 20 Tahun
  • Hari Kelima, Kabut Asap Tebal Landa Hong Kong
  • Federer Lolos ke Perempat Final Australia Terbuka

Presiden Joko Widodo menyerukan agar PR anak-anak sekolah tak hanya urusan menggarap soal. Tapi melakukan hal-hal yang terkait kegiatan sosial dan lingkungan.