Pemerintah Siap Luncurkan Paket Kebijakan ke-16

"Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah."

Rabu, 09 Agus 2017 08:14 WIB

Ilustrasi: Kawasan Industri di Jabar

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Pemerintah bakal meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 pekan depan. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket ini ditujukan untuk menggenjot investasi sehingga mampu mendongkrak laju perekonomian yang stagnan. Paket ini akan melibatkan kementerian/lembaga di pusat maupun pemerintah daerah.

"Solusi untuk semester II, pertama investasi, itu yang utama. Kita akan me-launching satu program besar untuk mempercepat pelaksanaan investasi, semua persoalan perizinan di pusat, di daerah. Itu akan kita coba selesaikan dengan satu model yang mungkin seminggu lagi lah kita akan umumkan," kata Darmin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II tertahan di angka 5,01 persen. Sementara konsumsi rumah tangga hanya naik tipis dari 4,94 persen menjadi 4,95 persen.

Darmin menambahkan, selain menggenjot investasi, pemerintah akan berupaya memperbaiki konsumsi pemerintah. Ini lantaran di kuartal II konsumsi pemerintah justru menurun 1,93 persen dibanding tahun lalu.

"(Mendorong) APBN, supaya konsumsi pemerintahnya membaik," tuturnya.

Terkait investasi, Presiden Joko Widodo pada Selasa (08/08) memanggil sejumlah menteri, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Menurut Luhut, Presiden memerintahkan percepatan semua proyek yang belum rampung. Selain itu, Presiden juga meminta hambatan-hambatan proyek agar dihilangkan sehingga prosesnya menjadi mudah.

"Semua yang bisa dipercepat, itu dipercepat. Jangan terlalu banyak negoisasi-negosiasi tidak jelas gitu," ujar Luhut. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

OTT di PN Jaksel, KPK Tetapkan Dua Orang Tersangka

  • DPR Akan Panggil Panglima TNI Terkait Pembelian Helikopter AW 101
  • Polres Jombang Temukan Modus Penjualan Narkoba Secara Kredit
  • Presiden AS Pilih Pertahankan Pasukan dari Afghanistan

Indonesia baru merayakan dirgahayu yang ke-72. Ada banyak harapan membuncah untuk generasi penerus yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.