Pembubaran HTI, Wiranto Siapkan SKB 3 Menteri

"Untuk melakukan upaya-upaya pembinaan kepada eks-anggota pengurus dan simpatisan HTI"

Jumat, 04 Agus 2017 09:00 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri bakal diterbitkan untuk mencegah persekusi untuk bekas anggota atau simpatisan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kata dia, SKB ini merupakan bentuk perlindungan negara bagi mereka pascapembubaran Ormas Islam tersebut. Ia mengklaim SKB tidak menimbulkan keresahan tetapi justru mendinginkan suasana.

"SKB itu fokusnya bagaimana kita memperlakukan mantan pengurus anggota HTI itu, tidak terjadi satu tindakan-tindakan langsung dari masyarakat. Itu secara hukum kita lindungi itu,"  kata Wiranto di kantornya, Kamis (3/8/2017).

Wiranto menambahkan, SKB juga akan berisi  imbauan agar bekas anggota atau simpatisan memperoleh pembinaan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

"Satu imbauan untuk melakukan upaya-upaya pembinaan kepada eks-anggota pengurus dan simpatisan HTI untuk kemudian kembali pada format Negara Kesaturan Republik Indonesia Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika," ujar dia.

Wiranto tidak melarang bekas anggota HTI untuk berdakwah, sepanjang tidak menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

SKB akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung.

"Instansi lain misal, Kemenristekdikti, Kementerian Agama nanti berkoordinasi dengan menteri-menteri yang menandatangani SKB untuk bagaimana menyelaraskan tindakan di lapangan," ujar politisi Partai Hanura ini.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Becakayu Ambruk, Menteri PUPR Hentikan Proyek Infrastruktur Jalan Seluruh Indonesia

  • Ketua DPR Persilakan Polri Kaji UU MD3, Tapi Polisi Harus Tetap Patuh
  • Serangan Bom Di Suriah, 77 Orang Tewas
  • Belum Juga Dapat Medali Di Olimpiade, Atlet Korut Was-Was

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.