PBNU Tidak Akan Patuhi Perpres Full Day School

"Permendikbud itu akan menggusur Madrasah Diniyah yang dibangun oleh masyatakat, yang gurunya dikasih honor secara swadaya oleh masyarakat. Bayangkan di Indonesia ini ada 76 ribu guru diniyah."

Kamis, 10 Agus 2017 21:36 WIB

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj ketika memberikan keterangan pers soal penolakan full day school atau sekolah lima hari di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (10/8/2017). (Foto: KBR/Rafik Maeilana)

KBR, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengklaim 76 ribu guru Madrasah Diniyah terancam menganggur jika pemerintah menerapkan kebijakan lima hari sekolah.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj mengatakan sejak awal sikapnya sudah jelas yaitu menolak penerapan sekolah lima hari atau full day school. Bagi Said, tidak ada kompromi dan dialog lagi untuk kebijakan sekolah lima hari tersebut.

"Yang penting, pemerintah harus segera mencabut Permendikbud tentang sekolah lima hari ini. Peraturan itu akan menggusur Madrasah Diniyah yang dibangun oleh masyatakat, yang gurunya dikasih honor secara swadaya oleh masyarakat. Bayangkan di Indonesia ini ada 76 ribu guru diniyah," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Kamis (10/8/2017).

Jika alasan pemerintah menjadikan sekolah lima hari adalah karena ingin membentuk karakter siswa, kata Said, pendidikan karakter di pesantren justru sudah terbukti membuat karakter santri yang baik.

"Pesantren itu terutama di pesantren NU, itu terbukti nyata. Membangun santrinya dengan baik. Karena kiyai-kiyai NU tidak ada yang mengajarkan berkhianat, bohong. Semua diajarkan solid, akur dan toleran," kata Said.

Said yakin pemerintah bakal mencabut Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah, dan tidak akan diubah menjadi Peraturan Presiden. Namun jika itu dilakukan pemerintah, pihaknya tidak akan mentaati peraturan tersebut.

"Saya yakin pemerintah tidak akan mengeluarkan Perpres. Kalau pun dikeluarkan, kita tidak akan mentaatinya," kata Said.

Baca juga:


BOS untuk honor guru Diniyah?

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi membantah pelaksanaan sekolah lima hari atau Full Day School (FDS) bakal mematikan kegiatan pendidikan Madrasah Diniyah. Muhajir bahkan mengklaim Madrasah Diniyah akan dijadikan partner dalam pelaksanaan FDS tersebut.

"Jadi perlu saya clear-kan sekali lagi, Madin atau TPQ malah akan kami jadikan sebagai partner, kami ajak kerjasama. Yaitu lembaga pendidikan agama, maupun pendidikan lainnya, akan dijadikan partner, dalam pelaksanaan delapan jam belajar. Yang harus dipahami ini, delapan jam belajar itu tidak harus di sekolah. Sebenarnya apa yang terjadi selama ini, yaitu pagi belajar di sekolah, sore belajar di madrasah, sebetulnya ya itu sudah full day school. Itu semua, waktu itu sudah dianggap delapan jam," jelas Muhadjir, Jumat (18/6/2017).

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan lantaran sifatnya hanya sebagai sarana pendukung, ia pun tidak mempermasalahkan banyaknya guru sekolah Madin yang belum berijazah formal. Sebab, Madin hanya salah satu sarana pendukung dalam program lima hari sekolah.

Muhadjir bahkan mewacanakan, seandainya memungkinkan, sekolah bisa mengalokasikan honorarium bagi guru Madrasah Diniyah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Muhadjir mengatakan  pengertian delapan jam belajar bukan berarti proses pembelajaran dilaksanakan penuh di dalam lingkungan sekolah formal.

Apa yang terjadi selama ini, kata Muhajir, sudah seperti bayangan awal FDS. Yakni, siswa berada di lingkungan formal mulai pagi hingga siang hari di sekolah formal. Kemudian, sore harinya, siswa akan belajar di Madin, TPQ atau pesantren.

Muhajir mengatakan sebagian pembelajaran dapat dilaksanakan di luar sekolah, termasuk di Madin atau TPQ, seperti telah berjalan selama ini.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR