Menteri PU Tak Merasa Diminta Rekomendasi soal Kelayakan Gedung DPR

"Jadi kalau DPR mau bangun pasti minta rekomendasi ke kami. Cuma sekarang belum ada perintah resmi kepada kami," kata Basuki.

Rabu, 16 Agus 2017 20:46 WIB

Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean)

KBR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengaku belum mendapat permintaan secara resmi dari DPR untuk mengkaji kondisi dan kelayakan gedung DPR RI, khususnya gedung Nusantara I, serta rencana pembangunan gedung baru.

Meski begitu, Basuki mengatakan telah berkomunikasi dengan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anton Sihombing melalui telepon.

"Kalau untuk pembangunan gedung-gedung Negara pasti kami diminta pendapatnya. Jadi seperti waktu Bareskrim membangun gedung, itu dengan rekomendasi dari kami. Tidak hanya soal teknis tapi juga termasuk pelaksanaan multiyears-nya, tahun jamaknya. Pengadilan Negeri membangun gedung juga ada rekomendasi," kata Basuki di Gedung DPR, Rabu (16/8/2017).

Basuki mengatakan, semua permintaan pembangunan gedung lembaga negara harus melalui surat resmi ke Kementerian PUPR untuk mendapat rekomendasi. Kementeriannya akan memberikan rekomendasi terkait hal teknis dan jangka waktu pelaksanaan proyek.

"Jadi kalau DPR mau bangun pasti minta rekomendasi ke kami. Cuma sekarang belum ada perintah resmi kepada kami," kata Basuki.

Sebelumnya DPR berencana melakukan renovasi gedung terutama di sejumlah bagian yang dianggap sudah tidak layak. DPR menyatakan sudah ada pembicaraan soal penataan dan gambar gedung baru DPR.
 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sudah ada rekomendasi dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merenovasi gedung DPR. Menurut Fahri, kondisi gedung yang miring perlu diperbaiki.

Namun, Basuki membantah kementeriannya telah memberikan audit mengenai kondisi gedung DPR yang miring. Ia mengatakan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU tengah mengkaji apakah ada audit di tahun-tahun sebelumnya mengenai gedung DPR.

"Saya belum lakukan itu. Mungkin Kementerian PU di tahun 2010 ya. Tapi sekarang lagi diteliti Kepala Balitbang," kata Basuki.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

KPK Bantah ada Intervensi dari Karyawan

  • Praperadilan Setnov, Saksi Nilai KPK Terburu-buru
  • Jokowi: Ideologi Terorisme dan Radikalisme Berupaya Ganti Pancasila
  • Awas Gunung Agung, Presiden Perintahkan Warga Patuh