Mendikbud: Dari 34 Provinsi, Baru DKI yang Anggarkan 20 Persen APBD untuk Pendidikan

Lima provinsi dengan anggaran pendidikan tertinggi adalah DKI (22,3 persen), Kalimantan Selatan (9,8 persen), Yogyakarta (9,7 persen), Kepulauan Riau (9,6 persen), dan Maluku Utara (9,2 persen).

Rabu, 23 Agus 2017 21:48 WIB

Ilustrasi. Siswa belajar di ruang kelas darurat di SD Negeri Mulyosari Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (23/8/2017). Sudah 6 tahun mereka belajar secara darurat karena keterbatasan bangunan kelas. (Foto: ANTARA/Destyan Sujarwoko)

KBR, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagian besar daerah untuk pos pendidikan yang masih terlalu kecil.

Muhadjir mengatakan bahkan hampir tidak ada daerah yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran totalnya, sesuai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

"Belum ada satu pun provinsi yang menganggarkan 20 persen untuk pendidikan, kecuali DKI Jakarta. Yang kedua Kalimantan Selatan, itu pun baru 9 persen. Jawa Timur kurang dari 3 persen. Terendah itu Papua," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah, lima provinsi dengan anggaran pendidikan tertinggi adalah DKI Jakarta (22,3 persen), Kalimantan Selatan (9,8 persen), Yogyakarta (9,7 persen), Kepulauan Riau (9,6 persen), dan Maluku Utara (9,2 persen).

Sedangkan daerah dengan anggaran pendidikan terkecil adalah Jawa Timur dan Papua. Jawa Timur hanya memberikan 1,7 persen, sementara Papua hanya 1,4 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Kuasa Hukum Kecewa Vonis Hakim dalam Kasus Spanduk Palu Arit

  • Dianggap Pendatang dan Tak Punya KTP, 700 Warga Lombok Barat Tak Punya Hak Pilih
  • Jutaan Umat Hindu Akan Hadiri Festival Sungai Gangga
  • Petenis Chung Hyeon Ternyata Punya Gangguan Mata

Padahal para pekerja di kedua jenis industri ini kerap dituntut bekerja melebihi jam kerja dan juga kreativitas yang tak terbatas.