MA Batalkan Aturan Taksi Online, Organda: Mahkamah Agung Keblinger

"Itu MA-nya keblinger. Keblinger karena ada pasal yang dicabut MA, berkaitan dengan PP dan Undang-undang. Berarti menggugurkan PP dan Undang-undang dong," kata Shafruhan.

Selasa, 22 Agus 2017 15:15 WIB

Ilustrasi. Sopir taksi konvensional mogok kerja di Kepulauan Riau, Rabu (2/8/2017). Mereka menolak beroperasinya taksi berbasis online di Batam. (Foto: ANTARA/MN Kanwa)

KBR, Jakarta - Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatur operasional taksi online (layanan taksi berbasis aplikasi) pascapembatalan 14 poin Peraturan Menteri Perhubungan oleh Mahkamah Agung.

Shafruhan mengatakan Peraturan Menteri Perhubungan yang dibatalkan MA tersebut sebetulnya sudah mengadopsi ketentuan yang telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

"Itu MA-nya keblinger. Keblinger karena ada pasal yang dicabut MA, berkaitan dengan PP dan Undang-undang. Berarti menggugurkan PP dan Undang-undang dong," kata Shafruhan kepada KBR, Selasa (22/8/2017).

Shafruhan mengatakan keputusan MA tersebut sangat kontroversial dan berpotensi menimbulkan kepanikan publik.

"Apa yang dituangkan dalam Permenhub 26, itu sebagian besar mengadopsi amanat Undang-undang dan PP. Kalau itu dicabut, sama saja menggugurkan PP dan Undang-undang. Contohnya tentang kuota. Dalam Undang-undang dan Permenhub, kuota ditentukan daerah maisng-masing. Tapi ini digugurkan MA. Berarti negara kita negara tanpa aturan dong," kata Shafruhan.

Shafruhan mengatakan, pembatalan 14 poin dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, sama dengan menggugurkan aturan yang lebih tinggi, yakni undang-undang dan PP.

Shafruhan mengatakan pembatalan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian aturan dalam taksi online. Misalnya soal aturan tarif dan kuota yang terdapat dalam Permenhub. Shafruhan mengatakan aturan itu untuk mengendalikan operasional taksi berbasis aplikasi agar jumlah dan nilainya sesuai dengan kebutuhan tiap daerah.

Baca juga:


Menurutnya, keputusan MA malah bisa menimbulkan kontroversi dan bisa memicu bentrok lagi antar pelaku usaha taksi online dan konvensional di sejumlah daerah. Apalagi, kata dia, sektor transportasi sangat penting dalam perekonomian negara.

Shafruhun berujar, memang terdapat poin yang baru benar-benar diatur dalam Permen yang bisa menimbulkan perdebatan, yakni soal Angkutan Sewa Khusus (ASK). Menurutnya, MA bisa membatalkan poin tersebut, tetapi tidak untuk ke-13 poin lainnya.

Shafruhan mengatakan, keputusan MA yang membatalkan Permenhub tersebut harus dievaluasi ulang, lantaran bertentangan dengan undang-undang.

Ia meminta Presiden Jokowi meminta penjelasan MA soal putusan tersebut, lantaran pembatalan tersebut bersinggungan dengan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan presiden.  

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau