Lewat SKB 3 Menteri, Kemendagri Wajibkan Pemda Bina Eks HTI

"Justru SKB ini untuk mencegah persekusi. Ini SKB untuk melindungi HTI, membina dan melindungi. Tapi jangan juga eks HTI ini melakukan kegiatan yang sifatnya menyuarakan khilafah Islamiyah."

Selasa, 08 Agus 2017 23:32 WIB

Ilustrasi - Salah satu aksi aktivis Hizbut Tahrir Indonesia HTI di Makassar Sulawesi Selatan. Foto diambil Minggu (17/5/2015). (Foto: ANTARA/Dewi Fajriani)

KBR, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) melakukan pembinaan terhadap warga yang pernah menjadi anggota atau aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di daerah masing-masing.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengatakan perintah itu berlaku setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri disahkan. Saat ini SKB tiga menteri masih menunggu tanda tangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM serta Jaksa Agung.

Soedarmo mengatakan jika SKB Tiga Menteri tentang pembinaan eks HTI sudah disahkan, pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan kepada bekas anggota HTI, terutama para aparatur sipil negara (ASN).

Kemendagri juga meminta agar bagian kepegawaian di Pemda masing-masing memastikan seluruh aparatur sipil negara ASN eks HTI mendapatkan pembinaan. Selain itu, kata Soedarmo, pemerintah daerah melalui walikota atau bupati diminta melindungi eks anggota HTI dari tindakan diskriminasi dan persekusi atau tindakan sewenang-wenang.

"Setelah SKB ini disahkan, kami imbau seluruh pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap bekas HTI. Kita juga mengimbau kepada masyarakat, supaya tidak berlaku dan bersikap diskriminasi, apriori terhadap eks HTI ini. Kan mereka warganegara kita," kata Soedarmo ketika dihubungi KBR, Selasa (8/8/2017).

Baca juga:


Soedarmo menambahkan, Kemendagri juga meminta pemerintah daerah membuat perda untuk mengantisipasi munculnya kegiatan atau ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Perdanya tidak khusus untuk HTI, tetapi kepada kegiatan ormas yang membahayakan dan bertentangan dengan Pancasila," kata Soedarmo.

Ia menolak kritikan dari kalangan sipil terhadap rencana pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Menteri tentang HTI. Menurut Soedarmo, SKB itu tidak mungkin dibatalkan karena tujuannya untuk melindungi bekas anggota HTI dari tindakan diskriminasi dan persekusi.

"Justru SKB ini untuk mencegah persekusi. Ini SKB untuk melindungi HTI, membina dan melindungi. Tapi jangan juga eks HTI ini melakukan kegiatan yang sifatnya menyuarakan khilafah Islamiyah. Itu kan sudah dilarang," kata Soedarmo.

Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengkritik langkah pemerintah membentuk SKB Tiga Menteri. Ia mendesak pemerintah membatalkan SKB itu, karena berpotensi menimbulkan diskriminasi dan persekusi.

Ismail juga meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan anjuran bagi setiap daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) yang menyangkut pembubaran HTI atau ormas anti-Pancasila.

"Tidak ada SKB saja sudah berpotensi persekusi, apalagi ada SKB dan Perda. SKB ini akan melegitimasi praktik diskriminasi dan persekusi. Perda juga bisa bersifat destruktif," kata Ismail Hasani.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi