Kemenag akan Tetapkan Harga Acuan Perjalanan Umrah

Harga acuan akan mempermudah pengawasan terhadap travel-travel umrah. Dengan revisi ini, akan ada informasi standar biaya normal untuk penyelenggaraan ibadah umrah.

Minggu, 13 Agus 2017 16:37 WIB

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) berencana menetapkan harga acuan perjalanan umrah melalui revisi Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ibadah umrah. Ini dilakukan merespon banyaknya travel umrah menawarkan paket-paket perjalanan yang kelewat murah seperti kasus First Travel.

Juru bicara Kemenag Mastuki mengatakan harga acuan akan mempermudah pengawasan terhadap travel-travel umrah. Dengan revisi ini, akan ada informasi standar biaya normal untuk penyelenggaraan ibadah umrah.

"Disesuaikan dengan komponen perjalanan umrah. Tiket standarnya berapa, pemondokan berapa, lalu transportasi, dan makanan. Kalau di luar angka referensi, terlalu jauh, harus dilakukan pengecekkan," kata Mastuki kepada KBR, Minggu (13/8).

Meski begitu Mastuki menegaskan harga acuan itu berbeda dengan tarif batas bawah. Menurutnya Kemenag tidak akan menetapkan batas bawah ataupun atas biaya umrah. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Baca juga:

Menurut dia, penetapan batas bawah justru hanya akan memperburuk persaingan usaha. Sebab, masyarakat akan memiliki lebih sedikit pilihan harga untuk perjalanan umrah.

"Kalau ditetapkan Rp20 juta atau Rp18 juta, masyarakat justru tidak akan mendapat harga yang berbeda. Sehingga persaingannya terganggu."

Selain mengatur soal harga, revisi beleid itu juga akan mempertegas peran Kemenag dalam pengawasan umrah, tata cara penyetoran awal bagi para jemaah, serta hal-hal lain seputar penyelenggaraan umrah.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing