Jaksa Tunggu Kedatangan Ahok Bersaksi untuk Buni Yani

"Memang saksi fakta masih tinggal satu saja yang belum hadir, yaitu saudara Ahok yang belum," ujar Andi.

Senin, 07 Agus 2017 19:14 WIB

Bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ketika divonis PN Jakarta Utara, Selasa (9/5/2017). (Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan)

KBR, Bandung - Kejaksaan belum mendapat kepastian bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok apakah bakal memberikan kesaksian dalam sidang Buni Yani, di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.

Buni Yani merupakan terdakwa pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran informasi SARA dengan barang bukti video pernyataan Basuki Tjahaja Purnama. Rencananya, jaksa menghadirkan Ahok pada persidangan Selasa (8/8/2017).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus Buni Yani, Andi M Taufik mengatakan Ahok merupakan saksi fakta satu-satunya yang belum hadir dalam persidangan Buni Yani. Meski demikian, Andi mengatakan, jika Ahok tidak bisa memenuhi panggilan kejaksaan untuk bersaksi maka persidangan tetap bisa berlangsung dan sah.

"Kami tetap berupaya memanggil yang bersangkutan dengan surat panggilan. Kebetulan juga ditingkat penyidikan, yang bersangkutan ini sudah di sumpah sesuai pasal 162 ayat 2. Jadi keterangannya saat itu sama nilainya. Kalau tidak ada ya BAP-nya itu dibacakan," kata Andi M. Taufik kepada KBR melalui sambungan telepon, Bandung, Senin (7/8/2017).

Andi M. Taufik mengatakan atas dasar itu, keterangan Ahok saat berdialog dengan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, dapat diminta kepada majelis hakim hanya dibacakan saja jika Ahok tidak datang.

Andi Taufik mengatakan belum mengetahui agenda persidangan Selasa besok, karena masih ada pemeriksaan terdapat saksi ahli lainnya.

"Memang saksi fakta masih tinggal satu saja yang belum hadir, yaitu saudara Ahok yang belum," ujar Andi.

Meski adanya tuntutan terhadap kuasa hukum Buni Yani untuk menghadirkan Ahok sebagai saksi, tetap tidak bisa memaksakan menghadirkannya dalam persidangan.

Sidang Buni Yani rencananya digelar Selasa (8/8/2017) mulai pukul 09.00 WIB di Gedung Arsip, Jalan Seram, Bandung.

Buni Yani dijerat pasal 28 ayat 2 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal 45 ayat 2 Undang Undang ITE. Ancaman hukuman untuk pasal 28 ayat 2, maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 milar.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.