Ditangkap KPK, Wali Kota Tegal: Saya Korban

"Protap di Partai Golkar, siapapun kader Partai Golkar, apalagi pengurus, maka secara otomatis kami tugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan."

Rabu, 30 Agus 2017 20:05 WIB

Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno usai diperiksa KPK, Rabu (30/8/2017). Siti Masitha menjadi tersangka dugaan suap proyek pengadaan instalasi kesehatan di RSUD Kardinah Tegal. (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak)

KBR, Jakarta - Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno mengklaim menjadi korban dari pengusaha sekaligus politisi Amir Mirza Hutagalung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Siti Masitha dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tegal, pada Selasa (29/8/2017). Siti kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek pengadaan instalasi kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal. Selain Siti, KPK juga menangkap Amir Mirza.

Siti Masitha tidak menjelaskan lebih detil apa maksudnya ia menjadi korban itu.

"Salam hormat saya untuk masyarakat Kota Tegal yang sangat saya banggakan, saya korban. Korban Amir Mirza Hutagalung," kata Siti di gedung KPK, Rabu (30/8/2017).

Amir Mirza merupakan politisi Partai Nasdem yang rencananya akan menjadi pasangan Siti Masitha dalam pemilihan wali kota Tegal pada 2018 mendatang.

Mulai Rabu ini, Siti menjalani pemeriksaan di KPK. Ia sudah mengenakan rompi oranye sebagai tersangka, ketika keluar dari gedung KPK. Siti hanya tersenyum ketika keluar gedung KPK hingga memasuki mobil tahanan.

Baca juga:


Bantuan hukum Golkar

Partai Golkar berencana memberikan bantuan hukum terhadap Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Siti Masitha merupakan kader Partai Golkar.

Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bantuan hukum terhadap kader yang tersangkut perkara hukum merupakan prosedur tetap Golkar.

"Protap di Partai Golkar, siapapun kader Partai Golkar, apalagi pengurus, maka secara otomatis kami tugaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan sekaligus mengawal guna memastikan proses hukum didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan berkeadilan," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Idrus telah menugaskan DPD Golkar Jawa Tengah mencari tahu duduk perkara yang menjerat Masitha. Setelah mendapat laporan, kata Idrus, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat untuk menentukan sikap terhadap posisi Masitha di partai.

"Koordinator bidang kepartaian nanti akan melakukan kajian lalu memberikan memo usulan tentang langkah-langkah yang akan diambil Golkar," kata Idrus.

Idrus mengaku mendapat usulan dari beberapa kader untuk tidak mengusung kembali Masitha dalam Pilkada Tegal. Namun ia mengatakan, Partai Golkar belum menentukan sikap terkait pencalonan Masitha dalam Pilkada Tegal.

"Tentu kami akan komunikasi lagi dengan DPD Golkar Jateng untuk merumuskan opsi-opsi yang kita pilih untuk Pilkada Tegal," ujarnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Wiranto: Kasus HAM Masa Lalu Sulit Diungkap

  • 131 TKI Ilegal Dideportasi Malaysia
  • Jasa Antar Obat RSUD Blambangan Banyuwangi
  • Pelatih Kritik Kualitas Liga 1