Disebut dalam Video Miryam, KPK Periksa Direktur Penyidikan

"Proses pemeriksaan internal kan sedang berjalan, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap Dirdik, kemudian fakta-fakta yang lain tentu juga diklarifikasi lebih lanjut,"

Selasa, 29 Agus 2017 10:05 WIB

Ilustrasi: Direktur Penyidikan KPK yang baru Kombes Pol Aris Budiman (kedua kanan) dan Kepala Biro Hukum KPK yang baru Kombes Pol Setiadi (kanan) membacakan pakta integritas saat upacara pelantikan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2015)). (Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa Direktur Penyidikan  Brigjen Aris Budiman. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaganya belum berencana menonaktifkan Aris dan tujuh penyidik, yang disebut dalam rekaman pemeriksaan terdakwa pemberi keterangan palsu Miryam S. Haryani.

Febri belum bisa memastikan sejauh mana hasil pemeriksaan internal KPK tersebut.

"Bagi kami, proses pemeriksaan internal kan sedang berjalan, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap Dirdik, kemudian fakta-fakta yang lain tentu juga diklarifikasi lebih lanjut, pencarian-pencarian informasi dilakukan oleh tim pemeriksa internal yang memang ditugaskan untuk menelusuri informasi itu, jadi kami fokus dulu pada pemeriksaan internal. (Soal tujuh penyidik yang juga disebut?) Tujuh penyidik, nanti saya cek lagi ya," kata Febri di kantornya, Senin (28/08/2017).

Febri mengatakan, sikap KPK terhadap Aris Budiman harus menunggu hasil pemeriksaan internal.

Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK mencopot Direktur Penyidikan Aris Budiman atas dugaan pelanggaran etik. Aris dan tujuh penyidik lainnya disebut dalam rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani. Mereka disebut telah bertemu anggota Komisi Hukum DPR dan meminta uang Rp 2 miliar sebagai uang pengamanan aksi korupsi E-KTP. Saat diklarifikasi oleh pemimpin KPK, Aris membantah adanya pertemuan tersebut.


Editor: Rony Sitanggang
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.