Demi Perjuangkan Hak, Buruh Migran Myanmar di Thailand Bersatu

Ada sekitar tiga juta pekerja migran di Thailand.

Senin, 28 Agus 2017 11:14 WIB

Pekerja migran di Thailand. (Foto: Kannikar Petchkaew)

Pekerja migran di Thailand. (Foto: Kannikar Petchkaew)

Ada sekitar tiga juta pekerja migran di Thailand. Dua juta diantaranya adalah pekerja tidak berdokumen. Mayoritas adalah pengungsi dan pencari suaka dari negara tetangga Myanmar yang melarikan diri dari konflik puluhan tahun.

Sejak junta militer Thailand berkuasa pada 2014, pekerja migran ini menjadi sasaran. Puluhan ribu orang melarikan diri dari negara itu seminggu setelah militer mengambil alih kekuasaan. 

Bulan Juni, tekanan terhadap mereka kembali meningkat karena pemerintah mengumumkan hukuman baru yang lebih keras. Target mereka pekerja migran tanpa dokumen.

Di perbatasan Thailand Myanmar, Kannikar Petchkaew bertemu pekerja migran yang menyatukan berbagai etnis Myanmar yang berbeda.

Pada 1988, Moe Swe turun ke jalanan Yangon di Myanmar bersama ratusan ribu pelajar lainnya. Mereka menuntut diakhirinya pemerintahan militer yang sudah berlangsung tiga dekade. Tapi tuntutan mereka dijawab dengan berondongan senapan. Unjuk rasa pun bubar dan korban tewas berjatuhan. Moe Swe dan banyak aktivis pelajar lain melarikan diri. 

Moe Swe lari ke Thailand. Dia tiba di kota perbatasan Mae Sod dan bergabung dengan ratusan ribu pengungsi Myanmar lain. Mereka lari dari junta militer dan perang berkepanjangan antara militer dengan kelompok etnis.

Di pengungsian, Moe Swe sebagai pekerja migran ilegal di pabrik dan proyek pembangunan. Tapi kondisi kerjanya buruk. Dia kerap bekerja tanpa dibayar dan tinggal di tempat yang tidak layak. Penampungan tempat dia tinggal kerap digerebek petugas imigrasi dan tentara. Dia harus menyuap petugas supaya tidak ditangkap atau didepotasi.

Setelah 10 tahun hidup seperti ini, dia pun merasa muak. Pada 1999, Moe Swe mendirikan Asosiasi Pekerja Yaung Chi Oo. Tujuannya memperjuangkan hak-hak pekerja migran seperti dirinya.

“Ketika ada konflik antara pekerja dan majikan, kami minta pekerja untuk bernegosiasi dan kami yang mediasi. Kalau tidak bisa mencapai kesepakatan, kami membawa mereka ke kantor bantuan hukum,” jelas Moe Swe.

 

Di kota perbatasan Mae Sod, ada sekitar 100 ribu pekerja migran dari Myanmar. Mereka menjadi buruh di ratusan pabrik salah satunya pabrik garmen.

Upah minimum di Thailand adalah 200 ribu per hari. Tapi di sini, para pekerja bercerita digaji kurang dari itu. Pekerja berdokumen digaji 65 ribu rupiah sementara yang tidak berdokumen dibayar setengahnya.

Awalnya kata Moe Swe, organisasinya dipandang sebelah mata.

“Kantor perlindungan dan kesejahteraan buruh lokal berpikir kami adalah pembuat masalah. Tapi sekarang mereka mengerti kalau kami berupaya memediasi pekerja dan pengusaha,” kata Moe Swe.

Lembaga itu juga membangun rumah aman bagi pekerja, tempat penitipan anak dan klinik berjalan. Mereka melakukan gugatan hukum terhadap beberapa pengusaha dan berhasil mendapat kompensasi bagi 200 pekerja yang digaji rendah.

Kini mereka menjadi salah satu organisasi yang disegani bagi pekerja migran di Thailand. Tapi Moe Swe mengaku belum menghadapi tantangan terbesar. 

Perdana Menteri Prayuth mengatakan tengah berupaya mendorong pekerja ilegal untuk kembali ke negara asal. Juni lalu, hukuman yang lebih berat diumumkan. Pekerja ilegal terancam hukuman penjara lima tahun sementara pengusaha yang mempekerjakan bisa didenda hingga 300 juta rupiah.


Di Mae Sod, saya juga berjumpa Aung Aung. Dia adalah ketua kelompok advokasi Kamp Buruh Arakan. Dia mengatakan kondisi mereka makin rentan sejak hukuman baru bagi pekerja ilegal itu  diumumkan. 

Dia dengan bangga bercerita bisa menyatukan pekerja migran dari etnis berbeda untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Karena perbedaan etnis ini telah memecah belah Myanmar selama puluhan tahun. 

“Saya tidak pernah berpikir untuk menolak siapapun. Saya membantu semua orang, baik itu orang Burma atau kelompok minoritas. Mereka datang ke kami karena mereka percaya kami akan membantu. Kalau kami tidak bisa membantu, kami akan minta bantuan lembaga lain,” tutur Aung Aung.

Aung Aung lari dari konflik yang pecah di Negara Bagian Rakhine di Myanmar Barat pada 2008. Di Thailand, dia bekerja di pabrik garmen selama enam bulan tanpa dibayar sebelum akhirnya  mencari bantuan.

Dia bercerita dulu banyak menyimpan kemarahan. Kampung halamannya menjadi medan perang karena diserang berkali-kali oleh tentara. Dia bahkan mengaku tidak menyukai orang Rohingya, minoritas Muslim di Myanmar.  

Tapi hidup sebagai pekerja migran dan memperjuangkan hak-hak pekerja lain di Thailand, telah mengubah cara pandangnya. Dia mengaku tidak ada ruang untuk kemarahan dan kebencian ketika harus menghadapi ancaman lain di negeri orang. 

“Dulu saya marah dengan apa yang terjadi dan sangat benci dengan mereka. Tapi saya belajar kalau kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Saya bilang pada diri sendiri untuk fokus pada masalah yang saat ini saya hadapi bukan berkubang dengan masa lalu,” ungkap Aung Aung.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi