Bubarkan Acara IPT 65, Polisi Beralasan Terkait Komunisme dan PKI

"Untuk mencegah konflik, maka polisi mengambil langkah pencegahan. Bukan hanya soal pembahasannya, tapi kemudian isu sensitif yang kemudian jadi konflik juga harus dicegah,"

Rabu, 02 Agus 2017 12:04 WIB

KBR, Jakarta- Kepolisian   Jakarta Timur berdalih alasan keamanan saat membubarkan   lokakarya International People's Tribunal (IPT) 65 pada Selasa (1/8). Kapolres Jakarta Timur Andry Wibowo menuding pertemuan itu terkait dengan komunisme dan PKI.

Menurut dia, polisi hanya mencegah terjadinya konflik di masyarakat.

"Di masyarakat kita masih banyak yang memiliki persepsi berbeda tentang peristiwa itu. Untuk mencegah konflik, maka polisi mengambil langkah pencegahan. Bukan hanya soal pembahasannya, tapi kemudian isu sensitif yang kemudian jadi konflik juga harus dicegah," ujar Andry kepada KBR, Rabu(2/8).

Andry mengatakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik harus diberitahukan kepada polisi. Ia mencontohkan kegiatan terkait komunisme, PKI, HTI, dan radikalisme. Polisi akan menilai apakah kegiatan boleh dilanjutkan atau tidak. Meski begitu, Andry membantah jika polisi telah mendiskriminasi atau melanggar kebebasan berkumpul.

"Itu isu yang bisa jadi liar yang akan jadi persoalan di tengah-tengah kerukunan masyarakat."

Sebelumnya   lokakarya yang digelar IPT  65 bersama para korban  dan aktivis hak asasi manusia disatroni oleh aparat kepolisian dan TNI. Aparat datang bersama 10  orang berpakaian 'preman’  menekan dan memaksa  pengelola  tempat lokakarya di Klender Jakarta Timur untuk menghentikan kegiatan dengan alasan tidak ada izin. 

Panitia menuding  aparat juga mengintimidasi  peserta yang datang dari Jakarta maupun luar kota. Panitia menilai aparat menginjak-injak  hak kebebasan berkumpul/berpendapat yang dilindungi konstitusi.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.