2018, Bandara Wirasaba Purbalingga Bisa Didarati Pesawat Komersial

"Tahun 2018 mungkin nanti 10 pesawat bisa parkir, pesawat ATR dulu. Ultimate mungkin 2021 baru selesai, ini untuk penerbangan domestik saja," kata Budi Karya.

Senin, 07 Agus 2017 21:02 WIB

Ilustrasi - Pesawat ATR 72 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia. (Foto: Sabung.hamster/Wikimedia/Creative Commons)

KBR, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan bandar udara Wirasaba di Purbalingga, Jawa Tengah untuk komersial akan dimulai November mendatang.

Bandara Wirasaba atau Pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba yang kini bernama Bandara Jenderal Besar Soedirman sebelumnya merupakan pangkalan udara TNI Angkatan Udara. Sejak 2007, TNI AU mengizinkan bandara ini digunakan untuk komersial. Namun, sejauh ini tidak ada penerbangan komersial yang melayani rute penerbangan ke bandara ini.

Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman diperkirakan memakan waktu satu tahun dan ditargetkan rampung akhir 2018 mendatang. Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara bakal ditangani oleh PT Angkasa Pura II dengan nilai investasi Rp350 miliar.

"Presiden tertarik karena merasa Wirasaba adalah tempat yang memang sekarang butuh dilayani. Karena dari Purbalingga itu kalau mau ke Yogya itu butuh waktu enam jam, dan kalau ke Semarang itu butuh 4-5 jam. Memang mesti ada bandara. Jadi di wilayah tengah selatan itu kita akan bangun bandara komersial," kata Budi Karya, usai melaporkan masalah itu ke Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Budi Karya menambahkan, pada tahap awal akan dibangun landasan pacu sepanjang 1.600 meter untuk menampung pesawat komersial berbadan kecil jenis ATR-72. Tahap berikutnya, landasan pacu akan diperpanjang hingga 2.400 meter agar bisa menampung pesawat berbadan besar seperti Boeing 737.

"Tahun 2018 mungkin nanti 10 pesawat bisa parkir, pesawat ATR dulu. Ultimate mungkin 2021 baru selesai, ini untuk penerbangan domestik saja," kata Budi Karya.

Untuk pembangunan landasan pacu 2.400 meter dibutuhkan lahan sekitar 20 hektare. Pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

"Sekarang ini sudah bebas 150 hektare yang dimiliki TNI AU. Jadi, untuk landas pacu 1600 meter, perlu lima hektar. Untuk 2.400 meter, perlu 20 hektare," ujar Budi yang pernah menjadi Direktur Utama PT Angkasa Pura II.  

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR