BERITA

Sambangi KPK, Menteri Desa Minta Pengawasan Dana Desa

Pejabat lama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (kiri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang baru Eko Putro Sandjojo bertukar ber

KBR, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi program dana desa. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, hal itu diperlukan mengingat banyaknya dana desa yang digelontorkan pemerintahan Joko Widodo.

"Dana desa ini kan cukup besar dari Rp40 triliun naik menjadi Rp70 triliun, lalu naik Rp100 triliun. Beliau menekankan pengawasannya bagimana? Makanya selain konsolidasi internal, saya juga minta masukan KPK untuk membantu teknis pengawasan dana desa. Disamping itu dalam menjalankan pemerintahan itu kan trust penting, tanpa trust akan susah. Makanya kita minta KPK bantu apa-apa yang kurang di kementerian kita juga dan dapat masukan banyak," kata Eko Putro Sanjojo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (08/07/2016).

KPK meminta Kemendesa bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait dalam pemanfaatan dana desa. Selain itu, KPK juga akan bekerjasama dengan pejabat eselon 1 Kemendesa untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengatakan, pihaknya bakal membuat aplikasi di telepon pintar untuk mengawal dana desa.

"KPK akan bikin aplikasi jaga desa, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi lewat HP. Satu misal mengusulkan program yang mereka inginkan, lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan," ujar Laode Syarif.

Menteri Eko juga meminta bantuan sukarelawan KPK yang tersebar di berbagai daerah untuk mengawal dana tersebut. "Kebutuhan di daerah apa saja agar aspirasi daerah terakomodasi," ujar Eko.

Salah satu sukarelawan KPK itu tergabung dalam organisasi Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK). Anggota-anggota organisasi tersebut tersebar di pelbagai daerah di Indonesia.

Ini adalah kunjungan pertama Menteri Eko ke lembaga antirasuah tersebut. Bulan lalu, Ia bersama 9 menteri baru lainnya dilantik dalam reshuffle kabinet jilid II pemerintahan Jokowi-JK. Eko dipercaya Jokowi menggantikan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi sebelumnya, Marwan Jafar.

Editor: Quinawaty

dana desa
KPK
Kemendesa
Eko Putro Sandjojo
perempuan anti korupsi

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!