KPU Jabar Siapkan 650 M untuk Honor Petugas Pilgub

"Mulai dari 26 kecamatan, desanya mencapai 7000an atau berapa gitu ya. Kemudian TPSnya hampir 90.000 kali sekian ribu orang. "

Jumat, 05 Agus 2016 19:29 WIB

KBR, Bandung- Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Jawa Barat menganggarkan Rp. 1,3 Triliun untuk  pemilihan gubernur. Setengah angaran itu untuk  pembayaran honor para pelaksana pemilu di tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan (PPS). Menurut Komisioner Divisi Teknis Penyelanggaraan Pemilu KPU Jawa Barat, Endun Rizallulhaq, besarnya jumlah pembayaran honor untuk penyelenggara pemilu ditingkat PPK dan PPS itu disebabkan keberadaan mereka mencapai ratusan ribu orang di 27 kabupaten dan kota.

"Totalnya banyak sekali. Mulai dari 26 kecamatan, desanya mencapai 7000an atau berapa gitu ya. Kemudian TPSnya hampir 90.000 kali sekian ribu orang. Itu komponen itu cukup besar sehingga kita yang menganggarkan," ujarnya di Bandung, Jumat (5/8).

Komisioner Divisi Teknis Penyelanggaraan Pemilu KPU Jawa Barat, Endun Rizallulhaq mengatakan, untuk penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK) dan kelurahan (PPS) di 16 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada bupati dan walikota bersamaan waktunya dengan pemilihan gubernur akan mengalami penaikkan besaran honorarium, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan terbaru.

Endun menjelaskan, besaran honorarium ini yaitu Rp 1,5 juta tiap petugasnya yang awalnya hanya dibayar Rp 1 juta. Sedangkan kata dia, untuk daerah lainnya yang tidak melaksanakan pemilu maka akan dibayar 80 persennya saja.

Alasannya KPU Jawa Barat memutuskan hal tersebut, disebabkan beban kerja petugas pemilu dilapangan yang daerahnya melaksanakan pilkada berlebih, karena adanya pemilihan gubernur ini.

Editor: Rony Sitanggang

*Ralat

Dalam berita sebelumnya tertulis anggaran untuk honor mencapai Rp. 1,3 triliun. Angka yang tepat adalah setengah dari anggaran itu yang dialokasikan untuk honor. Mohon maaf atas kesalahan penulisan tersebut.


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.