Kemenkeu Akan Pangkas Lagi Anggaran Belanja 2016

"Kementerian Keuangan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi apabila kondisi fiskal tidak cukup untuk mendanai belanja negara."

"Kami efisiensi semuanya, baik belanja K/L (kementerian/lembaga) atau pun dari daerah. Tetapi bukan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Jadi lebih pada seperti konsinyering, perjalanan dinas, rapat, seperti itu akan kami sisir supaya dikurangi. (Apa akan sebesar pemangkasan sebelumnya?) Kita lihat sejauh mana. Karena belanja barang pun kalau sudah dikontrakkan ya kita tidak bisa," kata Mardiasmo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (03/08/16).

Mardiasmo mengatakan, saat ini kementeriannya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi apabila kondisi fiskal tidak cukup untuk mendanai belanja negara, baik K/L maupun transfer daerah. Kata dia, salah satu alternatifnya adalah konversi dana alokasi umum ke obligasi khusus, karena selama ini banyak anggaran yang ditransfer ke daerah tetapi hanya disimpan dan tidak kunjung digunakan.

Mardiasmo berujar, pemerintah juga akan mengingatkan pemerintah daerah agar segera menggunakan dana daerah dari pusat. Apabila nanti ada yang masih tidak digunakan, maka anggaran untuk daerah akan diberikan dalam bentuk nontunai. Menurut Mardiasmo, efisiensi itu akan berdampak baik pada keuangan negara. Kata dia, selama ini banyak anggaran yang dikucurkan tidak memberi manfaat besar pada negara, misalnya biaya operasional seperti seminar dan kunjungan kerja. 

Mardiasmo berkata, ada tiga model pembelajaan barang pemerintah, meliputi belanja barang, belanja yang terkait tugas pokok dan fungsi, serta belanja yang tidak terkait tupoksi atau konsumsi. Kata Mardiasmo, pemerintah tidak akan memangkas belanja barang dan tupoksi pemerintah, sementara belanja konsumsi akan disisir untuk kemudian dipangkas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan menunggu hasil sisiran anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, Darmin memastikan pemerintah akan berusaha menekan agar tidak lebih dari 3 persen. Sampai Juni 2016, defisit anggaran sebesar 1,83 persen atau Rp 276,6 triliun.

"(Menteri Keuangan mulai menyisir anggaran bukan prioritas untuk dipotong?) Biarkanlah menteri keuangan menyisir dulu. Nanti kita lihat hasil sisirannya. (Tapi defisit tetap 3 persen?) Pasti itu. (Ada rencana menerbitkan Perpu terkait itu?) Enggak lah. Itu merusak kredibilitas," kata Darmin.

Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan senilai Rp 50 triliun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 35 per barel. Namun, saat sidang bersama Badan Anggaran DPR, asumsi ICP dinaikkan menjadi USD 40 per barel. Sehingga, pemerintah mendapat tambahan pemasukan sneilai Rp 51,7 triliun. 

Editor: Dimas Rizky

• pemotongan anggaran
• anggaran belanja