71 Tahun Indonesia Belum Merdeka dari Korupsi, KPK Bangun Sistem Baru

"Sistem baru itu diperkenalkan ke publik pada Desember tahun ini."

KBR, Jakarta- Indonesia belum merdeka dari korupsi meski sudah 71 tahun berdiri. Ini menjadi refleksi tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kinerja memberantas praktik korupsi di negeri ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, peningkatan kinerja diperlukan agar kasus korupsi dapat diminimalkan.

"Kalau bagi KPK, kita refleksi, mawas diri, apa yang bisa kita tingkatkan. Kita terimakasih kepada rakyat Indonesia yang sudah menghargai tinggi kerja KPK ya. Tapi kita harus meningkatkan performance kita, meningkatkan kinerja kita, supaya kasus korupsi itu tidak seperti yang terjadi hari ini di Indonesia. Kok sepertinya nggak ilang-ilang, nggak cepat-cepat bisa kita minimalkan," kata Agus Rahardjo usai memimpin upacara di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/08/2016).

Menurut Agus pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan sosialisasi. Kata dia, membangun sistem diperlukan supaya masyarakat dapat secara aktif terlibat.

"Setelah sosialisasi, kita perlu membeli alat supaya rakyat semua bergerak, supaya rakyat semua ikut ngontrol jalannya layanan-layanan publik yang disediakan oleh pemerintah," pungkasnya.

KPK sedang membuat sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sistem-sistem baru itu, kata Agus, akan diperkenalkan ke publik pada Desember tahun ini.

"Saya mungkin Insya Allah di bulan Desember akan ada grand launching mengenai sistem-sistem yang di-trigger oleh KPK. Yang nanti sistem itu dijalankan oleh banyak Kementerian atau Lembaga," ujar Agus.

Sistem tersebut berfungsi untuk mengawasi program-program pemerintah agar lebih transparan. Sistem itu juga akan mendorong masyarakat untuk secara aktif mengawasi.

"Ada sistem yang mengawasi layanan-layanan publik. Ada Jaga Perizinanku, supaya perizinanku jauh lebih transparan dibandingkan yang kemarin. Jaga Sekolahku, Jaga Rumah Sakitku, banyak yang akan kita perkenalkan sampai Jaga Dana Desaku," imbuhnya.

Editor: Malika

• KPK
• korupsi
• HUT RI ke- 71