Mendagri: Kepala Daerah Jadi Timses Pilpres, Tak Masalah!

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah bisa menjadi anggota tim sukses apabila tidak mengganggu tata kelola pemerintahan.

Rabu, 25 Jul 2018 15:36 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Demak, Jawa Tengah, Rabu (27/6/2018). (Foto: Aji Styawan/ANTARA)

KBR, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan jika ada kepala daerah baik gubernur atau bupati dan wali kota yang menjadi anggota tim sukses dalam pemilihan legislatif maupun pemilu presiden 2019.

Tjahjo mengatakan hal itu dimungkinkan karena pengangkatan kepala daerah juga melewati mekanisme dukungan satu partai politik atau gabungan.

Memasuki tahun politik, aktivitas kepala daerah diperkirakan bertambah dengan kesibukan pada pileg maupun pilpres.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan kepala daerah bisa menjadi anggota tim sukses apabila tidak mengganggu tata kelola pemerintahan.

"Nggak ada masalah. Karena apapun kepala daerah itu mekanismenya bisa diusulkan satu parpol atau gabungan parpol. Wajar," kata Mendagri di Yogyakarta, Rabu (25/07/2018).

Menteri Tjahjo menuturkan, fenomena kepala daerah yang aktif dalam politik termasuk menjadi calon legislatif sudah lumrah. Demikian juga dengan keterlibatannya dalam mendukung calon atau partai tertentu.

"Seperti gubernur DKI itu didukung Gerindra. Wajar kalau dia masuk timses bayangan atau aktif. Nggak masalah, sepanjang tidak mengganggu tata kelola pemerintahan daerah," jelasnya.

Tjahjo Kumolo tidak menampik fenomena itu juga akan terjadi pada menteri bahkan presiden yang maju dalam pemilu. Hanya saja, mekanisme kampanya tetap akan diatur. Presiden dan menteri bisa berkampanye di waktu cuti atau libur.

"Nanti Pak Jokowi sebagai capres pasti dia ambil masa cuti. Kampanye pada Jumat atau Minggu. Menteri juga boleh menjadi caleg, tapi kampanyenya hanya Sabtu Minggu," kata beas Sekjen DPP PDI Perjuangan ini.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.