BPS: Persentase Penduduk Miskin Ada di Titik Terendah

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, ini adalah kali pertama persentase penduduk miskin di Indonesia tercermin dalam satu digit. Tapi, jumlahnya masih besar yaitu 25,95 juta orang.

Senin, 16 Jul 2018 17:01 WIB

Gedung BPS. (Foto: Jaringan Pemberitaan Pemerintah/ JPP.go.id)

KBR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan persentase penurunan penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 mencapai titik terendah sejak Maret 2011. Meski sejak tujuh tahun silam tren itu cenderung menurun, namun menurut Kepala BPS Suhariyanto, jumlah penduduk miskin masih banyak.

Bila pada Maret 2011 jumlahnya 12,49 persen atau 30,12 juta orang, pada Maret tahun ini sebesar 9,82 persen atau 25,95 juta orang. Kata dia, ini adalah kali pertama persentase penduduk miskin di Indonesia tercermin dalam satu digit.

"Yang dikeluhkan beberapa tahun belakangan adalah, ada penurunan tapi sangat lambat sekali. Jadi memang ini persentase kemiskinan yang paling rendah yaitu 9,82 persen, tapi jumlahnya masih besar yaitu 25,95 juta," kata Suharyanto di kantornya, Senin (16/7/2018).

Angka 9,82 persen adalah hasil penurunan dari September 2017. Pada bulan itu, persentase penduduk miskin Indonesia ada di angka 10,12 pesen atau berjumlah 26,58 juta orang. 

Ada sejumlah faktor yang memengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Suharyanto menjelaskan, salah satu contohnya, pada September 2017 sampai Maret 2018.

Di periode itu, faktor pertama yang memengaruhi penurunan adalah inflasi umum. Kendati ada inflasi  sebesar 1,92 persen. Namun hal tersebut bisa diatasi karena rata-rata pengeluaran masih tinggi.

Baca juga:

Faktor kedua, karena adanya bantuan langsung tunai dari pemerintah. Ia menjelaskan, pada triwulan pertama 2018, BLT dari pemerintah tumbuh signifikan.

Faktor selanjutnya, program beras sejahtera pada triwulan pertama 2018 jauh lebih baik dibanding periode yang sama pada 2017. Menurut Suharyanto, data dari BULOG pun mendukung kesimpulan tersebut.

Satu hal yang perlu dijaga ke depannya, kata dia, adalah kenaikan harga beras pada Maret lalu sebesar 8,57 persen. Sebab, itu akan memiliki dampak negatif jika program beras sejahtera tidak efektif.

"Ini bisa berpengaruh pada kemiskinan," kata dia.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.