Warga Minta Diizinkan Kelola Puluhan Hektare Tanah Timbul di Pantai Rembang

"Masyarakat banyak yang keleleran tidak punya tanah, ingin memiliki tanah itu tapi sulit sekali. Penginnya warga bisa menempati,“

Selasa, 04 Jul 2017 13:49 WIB

Tanah timbul bermunculan di pinggir pesisir pantai utara Rembang, Jawa Tengah. (Foto: KBR/Musyafa)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Rembang– Warga di pesisir Rembang, Jawa Tengah mimenita bisa menggarap   tanah timbul di pinggir  pantai. Tanah timbul dulunya tidak ada, tapi karena pengaruh gelombang laut dan perubahan alam, muncul tanah yang luasnya mencapai puluhan hektare.

Tokoh masyarakat desa Pasar Banggi, Rembang, Mashudi mengusulkan  tanah tersebut ditempati oleh warga, terutama dari keluarga miskin yang tidak mempunyai tanah.

“Yang dulu tidak ada, sekarang ada lebih dari puluhan hektare. Itu tanah tiba–tiba. Pernah dari Dinas Perikanan katanya sudah mengukur ingin menyertifikatkan, tapi tidak disosialisasikan. Masyarakat  banyak yang keleleran tidak punya tanah, ingin memiliki tanah itu tapi sulit sekali. Penginnya warga bisa menempati,“ jelas Tokoh masyarakat desa Pasar Banggi, Rembang, Mashudi, Selasa (04/07).

Menanggapi permintaan warga itu, Sekretaris Daerah Rembang, Subhakti mengatakan  ada sejumlah regulasi terkait hal itu. Kata dia, dalam Undang–Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau–Pulau kecil disebutkan bahwa pemanfaatan tanah di kawasan pesisir untuk bangunan, minimal sempadan pantainya 100 meter dari titik pasang tertinggi.

“Inginnya pemerintah kabupaten Rembang kalau ada warga ingin menempati tanah negara, langsung dikasih. Tapi ingat ada juga aturan Undang–Undang Tata Ruang menekankan bahwa siapa saja yang menguasai tanah negara secara ilegal diancam hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Pemkab Rembang tidak mungkin berani mempersilahkan masyarakat menguasai begitu saja, sebelum ada perubahan ketentuan,“ ungkapnya.

Subhakti membenarkan Pemerintah Kabupaten Rembang bisa menguasai tanah timbul itu dengan status hak pengelolaan lahan (HPL). Warga tidak bisa menguasai. Apalagi mengajukan sertifikat, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pasti menolak.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.