Susi Pudjiastuti Heran Tiongkok Protes Penyebutan Laut Natuna Utara

Tiongkok tidak berhak memerotes peta baru yang dibuat Indonesia

Selasa, 18 Jul 2017 11:52 WIB

Peta Laut China Selatan. Foto: Antara

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti heran dengan protes Tiongkok atas penamaan Laut Natuna Utara. Menurut Susi, Tiongkok tidak berhak memerotes peta baru yang dibuat Indonesia.

"Itu laut wilayah kita yang namanya Natuna Utara, bukan Laut China Selatan. Lho kenapa tidak (berhak), itu Natuna Utara kita," kata Susi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Senada dengan Susi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan bahwa pembaruan peta dan penamaan wilayah laut itu tidak mengganti penyebutan Laut China Selatan.

"Pengubahan peta itu sebenarnya yang di daerah kita saja. Tidak mengganti South China Sea. Jadi dalam zona 200 kilometer (wilayah perairan) kita itu, sedang kita kaji," kata Luhut kemarin di BPPT, Jakarta Pusat (17/7/2017).

Namun, Luhut enggan mengomentari protes dari Tiongkok. "Ya nanti kita lihat," tuturnya.

Pekan lalu, Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada batas laut antarnegara tetangga. Dalam peta tersebut, penyebutan wilayah Laut China Selatan yang masuk wilayah Indonesia diganti menjadi Laut Natuna Utara.

Penetapan inilah yang membuat pemerintah Tiongkok geram. Dikutip dari CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyatakan bahwa penggantian penyebutan wilayah laut internasional tersebut tidak masuk akal.


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Hukuman Mati Maladministrasi, LBH Masyarakat Desak Jaksa Agung Dicopot

  • Kembali Tertunda, Sri Mulyani Tak Khawatir Kehilangan Momentum Redenominasi
  • Rekrutan Anyar City Gagal Debut di Liga Inggris
  • CEO Amazon Geset Bill Gates sebagai Orang Terkaya di Dunia

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.