Rusuh Pilkada Puncak Jaya, Kapolda Perintahkan Tembak di Tempat

"Jadi mereka selalu memancing pendukung nomor 3. Masyarakat dieksploitir oleh elitnya. Itu kenyataannya seperti itu."

Senin, 03 Jul 2017 15:00 WIB

Seorang pendukung pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya memegang panah saat bertikai dengan massa pendukung Paslon lainnya , di Mulia, Puncak Jaya, Papua, Minggu (2/7). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jayapura- Bentrokan tiga pendukung massa dari calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya terus berlanjut. Hingga saat ini, sebanyak 20-an honai (rumah khas adat Papua) dibakar,   1 orang tewas terkena panah dan puluhan lainnya luka-luka.

Kapolda Papua, Boy Rafli Amar memerintahkan kepada Kapolres setempat untuk tembak di tempat bagi pelaku bentrokan karena telah membuat Kota Mulia, ibukota kabupaten Puncak Jaya tidak kondusif.  Kata dia, perintah tembak  dilakukan, lantaran massa  tak menaati  untuk tak menyerang kelompok lain.

"Kan yang memprovokasi ini bagian dari tim sukses paslon nomor 1 dan nomor 2. Jadi mereka selalu memancing pendukung nomor 3. Masyarakat dieksploitir oleh elitnya. Itu kenyataannya seperti itu. Kalau nanti berterus-terusan, ya mungkin kita lebih tegas lagi. Tembak kaki ya, bukan tembak badan," kata Kapolda Papua di Jayapura, Senin (3/7/2017).

Sampai saat ini, 2 kompi Brimob Polda Papua ditambah dengan tim khusus dan aparat TNI, terus bersiaga di Puncak Jaya.

Bentrok massa dari  tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dipicu masalah perolehan suara pada pemungutan suara ulang (PSU) pada 7 Juni. KPU setempat mengumumkan pleno Pilkada Puncak Jaya pada 15 Juni di Kota Jayapura dan memenangkan pasangan nomor 3, Yuni Wonda-Deinas Geley yang maju dari koalisi PDIP.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.