Pemerintah Siapkan Kredit bagi Perhutanan Sosial

"Bukan hanya koordinat di areal keseluruhan, satu areal misalnya 600 ha, 2100 ha, 2900 ha, tetapi koordinat per anggotanya,"

Sabtu, 08 Jul 2017 11:00 WIB

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. (Foto: KBR)

KBR, Jakarta- Pemerintah tengah menyiapkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk program perhutanan sosial. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, kelompok petani penggarap lahan di area hutan sosial seperti di Perhutani bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank pemerintah. Namun, bank mensyaratkan ketersediaan data yang detail tiap warga lengkap dengan koordinat lahan garapannya.

"Adanya kelompok, tiap kelompok ada anggotanya jelas, alamatnya, KTPnya, juga lokasinya. Yang diminta bu Rini (Menteri BUMN), karena dia dapat fasilitasi KUR maka lokasinya harus jelas koordinat, bukan hanya koordinat di areal keseluruhan, satu areal misalnya 600 ha, 2100 ha, 2900 ha,   tetapi koordinat per anggotanya," kata Siti usai rapat koordinasi tentang perhutanan sosial di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Siti Nurbaya menambahkan, pemerintah menargetkan peluncuran program perhutanan sosial di Pemalang, Jawa Tengah bulan ini. Kata dia, kelompok petani penggarap lahan di dua lokasi yakni Gunung Jimat dan Gongseng nantinya akan memperoleh fasilitas KUR dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Itu nanti tanamannya bisa sengon dengan jagung atau dengan tebu, bisa juga dengan tembakau. Setelah itu, kita akan masuk di Bandung dengan kopi," tuturnya.

Sementara untuk petani Teluk Jambe Barat, Karawang, peluncuran program sekaligus penyerahan lahannya ditunda. Siti beralasan pemerintah masih perlu mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi warga dan juga petani penggarap lain di lahan Perhutani. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.