Menteri Sri Mulyani Tantang Swasta Ikut Danai Proyek Infrastruktur

"Saya menantang sektor swasta. Jangan mengeluh, datang kepada kami. Kami akan sediakan ruang. Ada ruang yang sangat besar bagi kita, US$ 500 milliar yang dibutuhkan," kata Sri Mulyani.

Selasa, 25 Jul 2017 19:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan DPD Jakarta, Rabu (21/6/2017). (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)


KBR, Jakarta - Pemerintah mengajak sektor swasta ikut terlibat lebih banyak dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada 245 proyek berskala nasional maupun daerah yang butuh pembiayaan. Total nilai investasinya mencapai 500 miliar dollar AS atau sekitar Rp6.500 triliun.

"Saya menantang sektor swasta. Jangan mengeluh, datang kepada kami. Kami akan sediakan ruang. Ada ruang yang sangat besar bagi kita, US$ 500 milliar yang dibutuhkan. Tidak mungkin pemerintah bisa sendiri," kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Beberapa waktu lalu, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menagih janji pemerintah untuk memberikan sejumlah proyek infrastruktur ke pihak swasta.

Ketua KADIN Rosan P Roeslan mengatakan sejumlah pengusaha khususnya di daerah kerap mengeluh tidak diberi kesempatan bergabung dalam proyek infrastruktur. Sebagian proyek, menurut Rosan, mengutamakan BUMN ataupun BUMD.

Namun keluhan Rosan itu ditepis Sri Mulyani. Ia justru menginginkan pihak swasta terlibat lebih aktif mendanai proyek infrastruktur bersama dengan BUMN dan BUMD. Sri juga meminta keterlibatan Bank Dunia dalam membantu pendanaan proyek infrastruktur itu.

"Tidak mungkin bagi negara manapun mewujudkan SDGs hanya mengandalkan anggarannya sendiri. Mobilisasi pendanaan menjadi hal yang sangat penting," kata Sri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sepakat perlunya kontribusi dari seluruh pihak, termasuk Bank Dunia, untuk membantu pengerjaan proyek infrastruktur hingga 2019.

Pemerintah, kata Basuki, membutuhkan sekitar Rp1.700 triliun dari sektor swasta untuk sejumlah proyek strategis yang akan dimulai 2018.

"Kementerian Pekerjaan Umum total hanya sanggup Rp1.900 triliun. Sisanya ya BUMN dan swasta," kata Basuki.

Ia juga tengah mempelajari kemungkinan pemerintah menerima bantuan dari Bank Dunia untuk soal investor.

"Bank Dunia punya anak perusahaan, International Finance Corporation (IFC). Mereka yang carikan investor. Jadi tidak hanya soal multilateralnya saja, tetapi juga bisa carikan investor," tambah Basuki.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.