Mendagri: Pemkab Kuningan Tak Boleh Menahan e-KTP Jemaat Ahmadiyah

"Saya sudah panggil Bupati Kuningan. Dia mengatakan komunikasi tokoh masyarakat kelompok Manislor ini sulit dapat e-KTP," kata Tjahjo Kumolo.

Rabu, 26 Jul 2017 15:17 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

KBR, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tidak ada alasan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan Jawa Barat untuk menahan distribusi KTP elektronik (e-KTP) bagi ribuan warga jemaah Ahmadiyah Manislor, selama warga bersedia mengisi kolom agama dengan satu dari enam agama resmi.

Tjahjo mengatakan desakan organisasi kemasyarakatan tidak bisa dijadikan dasar oleh Pemkab untuk menahan e-KTP seseorang.

"Saya hanya pegang aturan. Kolom e-KTP hukumnya wajib diisi agama sah. Saya agamanya ini, ya harus ditulis agamanya. Pemerintah itu utuh punya garis kebijakan, jangan mau didesak-desak," kata Tjahjo di Kementerian Pertahanan, Rabu(26/7/2017).

Tjahjo belum memutuskan tindak lanjut yang akan diambil. Namun, ia mengatakan saat ini tim dari Kemendagri sudah menuju ke Kabupaten Kuningan untuk mendalami masalah itu.

"Saya sudah panggil Bupati Kuningan. Dia mengatakan komunikasi tokoh masyarakat kelompok Manislor ini sulit dapat e-KTP," kata Tjahjo.

Sebelumnya, sejumlah perwakilan jemaat Ahmadiyah Manislor, Kuningan mendatangi Ombudsman dan Direktorat Jenderal Kependudukan Kemendagri.

Mereka memprotes sikap Pemkab Kuningan yang menahan e-KTP warga Ahmadiyah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kuningan memberi syarat bagi jemaat Ahmadiyah. Jika warga ingin kolom agamanya dicantumkan Islam, maka warga harus menandatangani formulir pernyataan masuk Islam serta mengucapkan dua kalimat syahadat.

Baca juga:

 
Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Jokowi: Bantuan untuk Kabupaten Asmat Terkendala Akses Transportasi

  • Pemikul Sabu 30 Kilogram Divonis 20 Tahun
  • Hari Kelima, Kabut Asap Tebal Landa Hong Kong
  • Federer Lolos ke Perempat Final Australia Terbuka

Presiden Joko Widodo menyerukan agar PR anak-anak sekolah tak hanya urusan menggarap soal. Tapi melakukan hal-hal yang terkait kegiatan sosial dan lingkungan.