Lubang Tambang di Kalimantan Telan Korban, Tim Terpadu: Pemda Tak Serius

"Berarti itu belum berjalan kan. Artinya harusnya kita mengulang lagi, agar tak ada korban lagi."

Sabtu, 08 Jul 2017 12:00 WIB

Bekas lubang tambang di Kalimantan Timur. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Terpadu Penertiban Penataan Perizinan Pertambangan menilai pemerintah daerah masih tak serius mendesak perusahaan mereklamasi lubang bekas tambangnya, karena lokasi tersebut kembali menelan korban jiwa, yang hingga kini berjumlah 28 orang.  Komisioner Komnas Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati, yang juga tergabung dalam tim terpadu tersebut mengatakan, berbagai pertemuan sudah digelar untuk membicarakan langkah  penataan tambang di Kalimantan, termasuk membuat komitmen bersama yang disepakati di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain itu, kata dia, janji DPRD Kalimantan Timur membentuk panitia khusus untuk menyelidiki perizinan tambang pun belum jelas realisasinya.

Menurutnya, hal kongkret yang bisa digunakan untuk mengikat perusahaan tambang agar tak mangkkir dari kewajiban reklamasi adalah membuat kontrak hukum antara perusahaan dan Pemda.

"Karena kan waktu itu kita juga ada audiensi dengan DPRD Kaltim, mereka juga mau memproses hukum. Tetapi ternyata berarti belum efektif tindak lanjutnya setelah sampai di Polhukam itu," kata Rita kepada KBR, Jumat (07/07/2017). 

Rita melanjutkan, "dan sebenarnya, ketika tim KPAI dan Komnas HAM turun, DPRD sudah membuat seperti Pansus untuk menyelidiki kasus-kasus seperti ini. (Kalau peristiwa ini masih kejadian?) Berarti itu belum berjalan kan. Artinya harusnya kita mengulang lagi, agar tak ada korban lagi."

Rita mengatakan, penyusunan langkah pemda mendesak perusahaan tambang segera menutup bekas galian tambangnya sudah dimulai tahun lalu. Kata Rita, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun DPRD sama-sama menyatakan komitmennya memperbaiki perizinan tambang di sana. Namun, kata dia, adanya korban lagi yang terperosok di lubang bekas tambang batu bara menunjukkan, desakan reklamasi masih tak efektif.

Rita berujar, tim terpadu sebetulnya masih meragukan keabsahan analisis lingkungan atau Amdal lokasi pertambangan di Kalimantan Timur. Alasannya, galian tambang itu sangat berdekatan dengan permukiman warga, sehingga rawan timbul korban. Sehingga, kata dia, pemerintah harus lebih dulu memastikan perizinan tambang itu sesuai ketentuan. Selain itu, Pemda juga harus lebih  tegas mendesak perusahaan yang berusaha mangkir dari kewajibannya mereklamasi galian bekas tambang. 

Pada Minggu 25 Juni lalu remaja  bernama Novita Sari, 18 tahun, meninggal tenggelam di lubang tambang batubara milik PT Gunung Bayan Pratama Coal di Desa Belusuh, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Siswi kelas 2 SMK Barong Tongkok  itu menjadi korban ke-28 akibat lubang tambang di Kalimantan.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.