LSM Konsorsium Agraria Minta Presiden Jokowi Ganti Menteri Sofyan Djalil

"Tidak masalah kalau nanti akan menggantikan itu orang partai atau profesional. Yang jelas, orang itu harus mengerti bagaimana isu-isu reforma agraria dan bisa menyelesaikannya," kata Iwan Nurdin.

Jumat, 14 Jul 2017 22:28 WIB

Menteri Agraria Sofyan Djalil. (Foto: kemendagri.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Ketua Dewan Nasional KPA Iwan Nurdin menyebut Kementerian Agraria gagal menyelesaikan program-program pemerintah maupun menyelesaikan konflik agraria di masyarakat.

Iwan menyoroti kinerja Menteri Sofyan Djalil yang dianggap tidak berhasil menyelesaikan prioritas nasional yang merupakan program Nawacita Jokowi, yaitu redistribusi lahan bagi masyarakat.

"Kami belum melihat daerah mana diredistribusikannya tanah ke masyarakat. Saat ini baru sertifikasi. Saya kira sertifikasi itu bukan hal baru. Apalagi BPN telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian. Kalau produknya hanya sertifikat ya tidak usah jadi kementerian," kata Iwan Nurdin kepada KBR, Jumat (14/7/2017).

Baca juga:

 
Sorotan lainnya, kata Iwan, adalah kegagalan Menteri Sofyan Djalil dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria. Kasus terakhir, kata Iwan Nurdin, adalah kegagalan Sofyan Djalil menyelesaikan konflik lahan di Teluk Jambe, Karawang Jawa Barat. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memberi waktu kepada Sofyan Djalil menyelesaikan konflik itu dalam tiga hari.

"Penyelesaian itu bahkan perintah langsung dari Jokowi, dan diminta dijadikan prioritas. Tetapi nyatanya sudah enam bulan lebih kasus itu belum selesai," tandas Iwan Nurdin.

Di tengah isu perombakan kabinet yang santer terdengar ini, kata Iwan, sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Sofyan Djalil dari jabatan Menteri Agraria.

"Tidak masalah kalau nanti akan menggantikan itu orang partai atau profesional. Yang jelas, orang itu harus mengerti bagaimana isu-isu reforma agraria dan bisa menyelesaikannya," kata Iwan.

Baca juga:


Edior: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Hukuman Mati Maladministrasi, LBH Masyarakat Desak Jaksa Agung Dicopot

  • Kembali Tertunda, Sri Mulyani Tak Khawatir Kehilangan Momentum Redenominasi
  • Rekrutan Anyar City Gagal Debut di Liga Inggris
  • CEO Amazon Geset Bill Gates sebagai Orang Terkaya di Dunia

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.