LSM Konsorsium Agraria Minta Presiden Jokowi Ganti Menteri Sofyan Djalil

"Tidak masalah kalau nanti akan menggantikan itu orang partai atau profesional. Yang jelas, orang itu harus mengerti bagaimana isu-isu reforma agraria dan bisa menyelesaikannya," kata Iwan Nurdin.

Jumat, 14 Jul 2017 22:28 WIB

Menteri Agraria Sofyan Djalil. (Foto: kemendagri.go.id/Publik Domain)

KBR, Jakarta – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.

Ketua Dewan Nasional KPA Iwan Nurdin menyebut Kementerian Agraria gagal menyelesaikan program-program pemerintah maupun menyelesaikan konflik agraria di masyarakat.

Iwan menyoroti kinerja Menteri Sofyan Djalil yang dianggap tidak berhasil menyelesaikan prioritas nasional yang merupakan program Nawacita Jokowi, yaitu redistribusi lahan bagi masyarakat.

"Kami belum melihat daerah mana diredistribusikannya tanah ke masyarakat. Saat ini baru sertifikasi. Saya kira sertifikasi itu bukan hal baru. Apalagi BPN telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian. Kalau produknya hanya sertifikat ya tidak usah jadi kementerian," kata Iwan Nurdin kepada KBR, Jumat (14/7/2017).

Baca juga:

 
Sorotan lainnya, kata Iwan, adalah kegagalan Menteri Sofyan Djalil dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria. Kasus terakhir, kata Iwan Nurdin, adalah kegagalan Sofyan Djalil menyelesaikan konflik lahan di Teluk Jambe, Karawang Jawa Barat. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah memberi waktu kepada Sofyan Djalil menyelesaikan konflik itu dalam tiga hari.

"Penyelesaian itu bahkan perintah langsung dari Jokowi, dan diminta dijadikan prioritas. Tetapi nyatanya sudah enam bulan lebih kasus itu belum selesai," tandas Iwan Nurdin.

Di tengah isu perombakan kabinet yang santer terdengar ini, kata Iwan, sudah sepantasnya Presiden Joko Widodo mencopot dan mengganti Sofyan Djalil dari jabatan Menteri Agraria.

"Tidak masalah kalau nanti akan menggantikan itu orang partai atau profesional. Yang jelas, orang itu harus mengerti bagaimana isu-isu reforma agraria dan bisa menyelesaikannya," kata Iwan.

Baca juga:


Edior: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.