Legitimasi Dipertanyakan, Pansus Angket KPK Undang Yusril

DPR meyakini pembentukan Pansus Angket KPK di DPR memiliki legitimasi kuat. Ditambah lagi lembar berita negara untuk Pansus sudah diterbitkan Pemerintah.

Senin, 10 Jul 2017 14:40 WIB

Ketua Pansus Angket KPK di DPR Agun Gunanjar Sudarsa dan sejumlah anggota Pansus menemui Kantor BPK Jakarta, Selasa (4/7/2017). Pansus meminta audit BPK terhadap laporan keuangan KPK. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

KBR, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK mengundang pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra pada Senin (10/7/2017).

Anggota Pansus dari Partai Golkar, John Kennedy Azis mengatakan Yusril akan ditanya mengenai posisi dan keabsahan Pansus dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.

"Dia sangat mempunyai kompetensi dan kelayakan. Artinya kita mintakan pendapatnya tentang hal-hal yang selama ini masih menjadi keraguan keberadaan Pansus ini," kata John di Gedung Nusantara II, Senayan, Senin (10/7/2017).

John mengatakan DPR meyakini pembentukan Pansus Angket KPK di DPR memiliki legitimasi kuat. Ditambah lagi lembar berita negara untuk Pansus sudah diterbitkan Pemerintah melalui Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PRNI).

"Sebenarnya kami sudah yakin Pansus sudah ini karena lembar negaranya sudah ada," kata John Kennedy.

Selain meminta keterangan dari Yusril, Pansus Angket KPK juga akan meminta keterangan dari guru besar ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, pada Selasa (10/7/2017).

"Pokoknya, ahli-ahli yang dapat membantu tentang bagaimana Pansus ke depan dapat bekerja dengan baik akan kami mintai keterangan," tambah John.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.