Koalisi Temukan Sejumlah Cacat di Rekam Jejak Calon Komisioner Komnas HAM

Temuan koalisi menyebutkan ada 9 calon komisioner yang terkait dengan organisasi Front Pembela Islam(FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia(HTI).

Minggu, 02 Jul 2017 15:25 WIB

Foto: Antara

KBR, Jakarta -Sejumlah aktivis menilai beberapa calon komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022 memiliki catatan buruk dalam hal kinerja, kapasitas, independensi, serta pemahaman terhadap HAM.

Bulan Juni, para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menelusuri rekam jejak para calon komisioner. Ketua Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia(PBHI) Totok Yulianto mengatakan independensi sejumlah calon patut dipertanyakan. Ia mencontohkan salah satu temuan koalisi, ada 9 calon komisioner yang terkait dengan organisasi Front Pembela Islam(FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia(HTI).

"Ada beberapa yang jadi simpatisan. Ada yang secara utuh menjadi anggota, ada yang simpatisan. Kita khawatir orang-orang seperti ini ketika menjabat sebagai komisioner, independensinya akan terganggu,"ujar Totok, Minggu(2/7).

Selain itu, ada juga 13 calon yang memiliki kedekatan dengan partai politik atau korporasi tertentu. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat kinerja komisioner. Alasannya menurut Totok, pada periode 2012-2017, sejumlah laporan pelanggaran HAM yang masuk juga melibatkan korporasi tertentu.

Penelusuran dilakukan melalui wawancara dengan calon komisioner, orang di lingkungan kerja, serta keluarga calon. Para aktivis juga mengumpulkan informasi melalui media sosial para calon komisioner. Segala temuan dan informasi yang didapat dikonfirmasi kembali kepada para calon komisioner. Namun menurut Totok ada lima calon menolak diwawancara dan tujuh calon yang tidak memberikan informasi secara utuh.

Hasil penelusuran juga menemukan ada 5 orang yang terkait masalah korupsi atau gratifikasi, 11 orang bermasalah dalam hal kejujuran, 8 orang memiliki pemahaman yang kurang terhadap kesetaraan gender, dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman. Masalah korupsi juga mendapat perhatian besar. Pasalnya, di periode lalu, Komnas HAM sempat mendapat sorotan publik karena laporan keuangannya berstatus Tidak Wajar.

"Ada permasalahan anggaran, atau yang bersangkutan menyelahgunakan fasilitas negara. Ada calon yang rumah dinasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ada juga yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi."

Totok menilai hanya ada 19 calon yang dinilai sangat kompeten untuk menjadi komisioner. Setidaknya ada 5 calon yang menurut para aktivis masih perlu mendalami isu-isu HAM. Hasil penelusuran rekam jejak itu akan diserahkan kepada panitia seleksi (pansel). Dia berharap hasil penelusuran mereka bisa menjadi bahan masukan bagi pansel untuk menguliti persoalan itu.

Penelusuran latar belakang itu harus dilakukan sejak dini untuk memastikan nantinya posisi komisioner Komnas HAM diisi oleh orang-orang yang tepat. Setelah periode lalu kinerja Komnas HAM dinilai merosot dengan isu anggaran dan sejumlah kasus HAM yang jalan di tempat, Totok menekankan para komisioner selanjutnya memiliki tugas besar untuk mengembalikan kepercayaan publik khususnya para korban terhadap lembaga tersebut.

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.