Kepemilikan Saham Asing di Perusahaan Asuransi Dibatasi Maksimal 80 Persen

"Sudah saatnya kita buat rambu-rambu yang ketat, karena kita tahu pengelolaan resikonya belum sekuat sektor perbankan," kata Andreas.

Rabu, 26 Jul 2017 21:14 WIB

Ilustrasi. (Foto: Creative Commons)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - DPR dan pemerintah sepakat memperketat batas kepemilikan asing di perusahaan asuransi. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang diajukan Kementerian Keuangan, pemerintah ingin kepemilikan asing maksimal 80 persen saham.

Dalam peraturan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, perusahaan asuransi dimungkinkan menambah modal asing dengan syarat mempertahankan jumlah modal pihak Indonesia. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perusahaan asuransi harus membenahi struktur kepemilikan mereka.

"Pemilikan 80 persen itu sudah batas atas, tidak mungkin didelusi lagi. Kalaupun ada, turun. Jadi tidak mungkin naik lagi," kata Sri Mulyani.

Semula, DPR sempat memprotes angka 80 persen yang tidak berubah dibandingkan peraturan sebelumnya. Kalangan DPR ingin perubahan itu sekaligus mengurangi porsi kepemilikan asing dalam perusahaan asuransi dari 80 persen menjadi 49 persen.

Meski begitu, mayoritas fraksi akhirnya menyetujui usulan pemerintah dengan sejumlah catatan.

Anggota Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap sektor asuransi. Pengawasan itu tidak hanya untuk kondisi likuiditas, namun juga kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang.

"Nanti ujung-ujungnya menjadi tanggungjawab owner sendiri yang akan kita berikan kepada asing. Nanti kalau ada masalah bagaimana tanggungjawabnya itu," kata Johnny.

Anggota FPDIP Andreas Eddy meminta pemerintah melihat potensi pengembangan asuransi nasional. Dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang tergolong tinggi, Andreas melihat potensi jangka panjang pasar asuransi khususnya asuransi jiwa harus bisa dimanfaatkan pasar nasional.

"Sudah saatnya kita buat rambu-rambu yang ketat, karena kita tahu pengelolaan resikonya belum sekuat sektor perbankan," tambah Andreas.

Usulan pemerintah itu hanya mendapatkan penolakan dari Fraksi Demokrat. Hingga akhir rapat, Demokrat tetap bertahan meminta batas kepemilikan asing diturunkan menjadi hanya 49 persen.


Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR