Kemenkominfo Malam Ini Jawab Tawaran Solusi dari Telegram

Kemenkominfo mengkaji tiga tawaran solusi dari Telegram, selain itu Indonesia juga mengajukan sejumlah permintaan untuk mencegah propaganda terorisme.

Minggu, 16 Jul 2017 21:17 WIB

Ilustrasi: Pengguna Telegram mengakses ISIS Watch Channel. (Foto: KBR)

KBR, Jakarta - Pendiri Telegram, Pavel Durov menyampaikan penyesalan lantaran terlambat merespon permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Melalui kanal resmi Durov di Telegram dia mengatakan, Kemenkominfo sudah mengirim surat elektronik berisi daftar kanal publik yang berisi konten terorisme. Namun, lanjut Durov, timnya tak bisa memprosesnya dengan cepat.

"Sayangnya, saya tidak mengetahui permintaan tersebut sehingga terjadi miskomunikasi dengan Menkominfo," tulisnya melalui Kanal Durov di Telegram, Minggu (16/7).

Karenanya, kata dia, untuk memperbaiki hubungan tersebut Durov menawarkan tiga tahapan solusi. Salah satunya, membentuk tim khusus untuk memantau lalu lintas informasi di Telegram.

Durov menambahkan, Telegram merupakan aplikasi dengan enkripsi kuat dan berorientasi privat. Tapi kata dia, bukan berarti Telegram mendukung terorisme.

"Faktanya setiap bulan kami memblokir ribuan kanal publik yang berhubungan dengan ISIS dan mempublikasikannya pada akun @isiswatch. Kami konsisten berusaha mencegah propaganda teroris, dan selalu terbuka terhadap ide perbaikan."

Berdasarkan kanal ISIS Watch Telegram, terdapat 156 akun robot dan kanal yang diblokir pada 15 Juli 2017. Sementara total yang diblokir selama bulan ini berjumlah 3325.

Baca juga:

Tiga tawaran solusi itu menurut Durov telah dikirimkan ke Kemenkominfo. Dia pun meyakini kerja sama tersebut akan mampu mencegah propaganda terorisme tanpa harus memblokir penggunaan Telegram oleh jutaan orang Indonesia.

"Segala perkembangan mengenai komunikasi dengan pemerintah Indonesia akan saya informasikan melalui kanal saya di Telegram."

Berikut tiga tawaran solusi dari Telegram:

1) Telegram sudah memblokir seluruh kanal publik dengan konten terorisme sesuai permintaan Kemenkominfo.

2) Saya (Durov) sudah membalas surat elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika secara langsung, sehingga membuka kemungkinan kerja sama untuk mengidentifikasi dan memblokir propaganda terorisme ke depannya.

3) Saat ini kami tengah membentuk tim moderator yang memiliki kompetensi baik bahasa maupun budaya Indonesia, agar dapat memproses laporan mengenai konten terorisme secara cepat dan akurat.


Kemenkominfo Langsung Membalas

Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan langsung menyiapkan surat balasan atas tawaran solusi tersebut, Minggu (16/7). Dirjen Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan tengah mengkaji tiga tawaran solusi dari Telegram. Selain itu, Indonesia kata dia juga mengajukan beberapa permintaan.

"Ini sedang didraf, malam ini juga rencananya langsung dikirim jawaban kami," kata Samuel saat dihubungi KBR, Minggu (16/7).

Namun Samuel tak memerinci permintaan apa saja yang akan diajukan Indonesia kepada Telegram.

"Kami juga kaji lalu ada beberapa juga yang kami ajukan. Dan ini bukan hanya untuk Telegram, tapi aplikasi sejenis juga harus melakukan hal yang sama untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Masa orang masuk ke rumah kita nggak mau mengikuti peraturan kita," tambahnya lagi.

Baca juga:

Sebelumnya pemblokiran, menurut Samuel, dilakukan hanya terhadap aplikasi Telegram berbasis web. Sedangkan untuk rencana pemblokiran aplikasi mobile Telegram urung dilakukan menyusul niat Bos Telegram Pavel Durov menjalin kerja sama.

"Tadinya rencananya ada rencana blokir apolikasi telepon, tapi dengan adanya itikad baik ini kan kita harus menghargai juga. Dan kita jalin lagi komunikasi yang sudah terbuka ini."

Bukan hanya terhadap Telegram, antisipasi serupa dilakukan ke aplikasi lain seperti Twitter, LINE, Whatsapp, dan Facebook. Langkah tersebut menurutnya semata untuk menyamakan pandang soal penanganan propaganda terorisme melalui media sosial.

"Kami hanya mengawasi orang-orang yang menyalahgunakan, kami bekerjanya memantau, patroli. Yang kami lihat kan ini sudah banyak sekali (propaganda teroris) tapi kami tidak bisa berkomunikasi nah dengan adanya komunikasi ini, kan sudah bisa berkoordinasi. Misalnya, ada seperti ini, ada channel-channel yang melakukan propaganda nanti dilakukan apa," tukas Samuel.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.