Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

"Kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen. Tahun 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai? Dulu ingat, dulu meminta dan mengikuti, kok sekarang jadi berbeda, gimana?" kata Jokowi.

Jumat, 28 Jul 2017 17:08 WIB

Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7/2017). (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo heran dengan komentar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut ambang batas syarat pencalonan presidenan (presidential threshold) sebagai lelucon politik.

Jokowi mempertanyakan mengapa protes semacam ini baru ramai sekarang. Padahal pada dua pemilu sebelumnya, juga berlaku syarat bagi partai yang ingin mengajukan calon presiden yaitu memiliki 20 persen perolehan kursi di DPR.

"Kita sudah mengalami dua kali presidential threshold 20 persen. Tahun 2009 dan 2014, kenapa dulu tidak ramai? Dulu ingat, dulu meminta dan mengikuti, kok sekarang jadi berbeda, gimana?" kata Jokowi di Cikarang, Bekasi, Jumat (28/7/2017).

Jokowi menegaskan ambang batas 20 persen penting untuk penyederhanaan politik. Ia khawatir apabila ambang batas menjadi 0 persen, artinya semua partai boleh mencalonkan presiden, maka akan mempersulit pemerintahan ke depan.

Jokowi membandingkan dirinya yang susah payah membangun pemerintahan, meski mendapat dukungan 38 persen koalisi parpol pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Coba bayangkan kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan kemudian menang. Bayangkan nanti di DPR, di parlemen, gaduh. Beneran, kita dulu yang 38 persen saja kan, waduh... " kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, ambang batas minimal pencapresan yaitu memiliki 20 persen kursi di DPR telah diketok melalui proses demokrasi di sidang paripurna. Jokowi mempersilakan pihak yang keberatan untuk menempuh jalur hukum.

Ia berharap masyarakat juga diberi pemahaman tentang proses politik yang berjalan.

"Ini proses politik yang rakyat juga harus dikasih mengerti. Jangan ditarik-tarik, seolah-olah yang presidential threshold 20 persen itu salah," ujar Jokowi.

Baca juga:


Lelucon politik

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memaparkan hasil perbincangannya dengan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.

Dari hasil perbincangan itu, kata Prabowo, keduanya memiliki satu pandangan jika Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru disahkan di DPR merupakan sebuah lelucon politik.

Prabowo mengatakan, ia dan SBY membahas masalah RUU Pemilu karena memang ada indikasi aturan ini hanya untuk kepentingan golongan tertentu saja.

Oleh sebab itu, kata Prabowo, Gerindra dan Demokrat lebih tidak ingin bertanggungjawab dengan putusan itu karena sangat bertentangan.

"Kita semua tahu, RUU Pemilu yang baru dilahirkan oleh DPR RI dan pemerintah adalah sebuah lelucon politik. Oleh sebab itu kami sepakat untuk memilih tidak ikut bertanggungjawab dengan apa yang telah diputuskan itu. Kami tidak ingin tercatat dalam sejarah demokrasi yang buruk," katanya saat memberikan keterangan pers di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/07/17) malam.

Prabowo menambahkan, dalam pertemuan itu Gerindra dan Demokrat juga setuju untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan bangsa ini. Sebab, kata dia, pemerintah saat ini terlihat tidak mementingkan kepentingan rakyat atas sebuah demokrasi.

"Jadi seperti yang telah pak SBY bilang tadi, kita sepakat untuk terus mengawal bangsa ini," jelasnya.

Ketika ditanya kemungkinan dirinya mendekati SBY untuk keperluan pemilu 2019, Prabowo masih belum mau terbuka termasuk kemungkinan dirinya disandingkan oleh Agus Harimuri Yudhoyono.

"Tidak, pemilu kan masih lama," singkatnya saat ingin meninggalkan kediaman SBY.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Polisi Buru Penyebar Hoaks Gunung Agung Meletus

  • Frekwensi Kegempaan Gunung Agung Meningkat
  • Anak-anak Pengungsi Gunung Agung Mulai Belajar di Sekolah Terdekat
  • Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Laporan Sementara Besok