Gubernur Papua Lukas Enembe Jadi Tersangka Pidana Pilkada

Calon bupati Tolikara Amos Yikwa melaporkan Gubernur Papua Lukas Enembe ke Sentra Gakumdu karena dugaan kampanye di hari tenang pada 14 Mei 2017, atau tiga hari jelang pemungutan suara ulang (PSU).

Senin, 10 Jul 2017 13:56 WIB

Gubernur Papua Lukas Enembe. (Foto: humas-protokol.papua.go.id/Domain Publik)

KBR, Jayapura - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tolikara.

Sentra Gakkumdu terdiri dari Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kejaksaan Agung.

Kapolda Papua Boy Rafli Amar yang juga menjabat sebagai Ketua Penyidik Gakumdu Papua mengatakan penyidikan terhadap Lukas Enembe tetap dilakukan, walaupun saksi pelapor kasus itu yaitu salah satu calon bupati Tolikara Amos Yikwa sudah mencabut laporan pengaduan.

"Penyidikan terus berjalan dan berkas sudah dikirim ke jaksa. Terakhir ada perbaikan ya, kalau ada masalah pencabutan, ya perlu dibicarakan lebih lanjut lagi di Sentra Gakkumdu, karena bukan polisi saja yang menentukan," kata Boy, usai Upacara HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Brimob Kota Jayapura, Senin (10/7/2017).

Sebelumnya calon bupati Tolikara Amos Yikwa melaporkan Gubernur Papua Lukas Enembe ke Sentra Gakumdu karena dugaan kampanye di hari tenang pada 14 Mei 2017, atau tiga hari jelang pemungutan suara ulang (PSU) Kabupaten Tolikara.

Saat berkampanye di hadapan masyarakat Tolikara, Lukas Enembe minta masyarakat kembali memilih Usman Wanimbo, sebagai Bupati Tolikara dalam pilkada ulang. Amos melaporkan Lukas Enembe dengan barang bukti rekaman video.

Belakangan, saksi pelapor Amos Yikwa justru menandatangani surat perdamaian dengan Gubernur Papua Lukas Enembe pada 19 Juni 2017 lalu.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BIN Tak Susun Daftar HTI

  • Dosen IPB: HTI Sudah Dibubarkan, Saya Bukan Anggota Lagi
  • Jet Tempur Cina Cegat Pesawat AS di LCS
  • Juventus Resmi Rekrut Bernardeschi Seharga Rp 619 Miliar

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.