Fraksi Golkar Rapat Bahas Status Tersangka Novanto

Pasca penetapan tersangka Setya Novanto, pimpinan Golkar perintahkan agar Fraksi di DPR tetap fokus mengawal agenda politik di Parlemen

Selasa, 18 Jul 2017 11:27 WIB

Setya Novanto saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta pada April 2017. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Pimpinan dan anggota Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat menindaklanjuti penetapan tersangka, Ketua DPR Setya Novanto. Setya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen ini dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham dan Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid.

Menurut Nurdin, DPP akan memberi penjelasan mengenai situasi Golkar pasca penetapan Novanto. Ia ingin, Fraksi Golkar di DPR tetap fokus dan tidak kendur mengawal agenda politik di Parlemen.

"Ini kan sebuah situasi yang sangat memperihatinkan bagi Golkar. Namun, program partai dan fraksi tidak boleh mandek hanya karena ketua umum jadi tersangka. Jadi yang utama DPP ingin jelaskan kepada fraksi tentang posisi terkini partai dan mensolidkan fraksi menghadapi agenda politik di DPR," kata Nurdin di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/07/2017).

Saat ini, Fraksi Golkar tengah mengawal pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi masyarakat. "Kami harus solid," ujarnya.

Sementara mengenai penggantian jabatan, menurut Nurdin, Golkar belum menyiapkan pengganti Setya Novanto baik untuk posisi Ketua Umum Partai maupun Ketua DPR RI. Golkar akan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. 

"Akbar Tandjung dulu Ketua DPR juga jadi tersangka, bahkan ditahan dan sudah di Pengadilan sampai kasasi. Pengalaman memberi warna tersendiri bagi Golkar menyikapi ini," ungkapnya. 


Editor: Damar Fery Ardiyan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.