Selamatkan JKN dan Kelompok Miskin, Rokok Harus Mahal

Rabu, 20 Jun 2018 08:02 WIB

Konsumsi rokok yang tinggi  mengancam keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, merokok memicu beragam penyakit katastropik (berbiaya tinggi) dan membuat keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan defisit. Pada 2016, BPJS Kesehatan defisit Rp9 triliun dan pada 2017 diperkirakan rugi Rp12 triliun. Ironisnya, pemerintah seolah masih galau untuk menaikkan cukai rokok. Terbukti kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen. ASEAN Tobacco Atlas 2016 menunjukkan konsumsi rokok per kapita Indonesia naik dari 725 batang/tahun (2000) menjadi 1.098 batang/tahun (2015). Ini terjadi antara lain karena harga rokok terlalu murah sehingga terjangkau kelompok miskin dan anak-anak. Akan dibahas dalam Ruang Publik bersama Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Prof Dr Hasbullah Thabrany, MPH  dan Planing and Policy Specialist Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Yurdhina Meilissa, pada Rabu, 20 Juni 2018 Pukul 09.00 WIB.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.