Menko Darmin: Online Single Submission Diluncurkan Serempak Pekan Ini

Menko Darmin mengatakan presiden sudah sepakat untuk mengalihkan sementara pelaksanaan OSS ke kementeriannya. Nantinya, setelah BKPM siap, pelaksana OSS akan dikembalikan ke BKPM.

Senin, 04 Jun 2018 15:16 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat bersiap mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5). (Foto: ANTARA/ Wahyu P)

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sistem perizinan terpadu (online single submission) akan diluncurkan pekan ini. Setelah ditunda dua kali, pemerintah sepakat sistem itu untuk sementara akan dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Darmin menambahkan, OSS akan dijalankan serentak di seluruh Indonesia.

"Kami tidak pernah merancang online single submission secara bertahap. Itu di-launching, diumumkannya ya sekaligus. Dilaksanakannya ya sekaligus," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (4/6/2018).

Sebelumnya, pemerintah sudah dua kali menunda peluncuran sistem perizinan terpadu atau OSS. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut proyek OSS sebagai proyek ambisius pemerintah. Menurut dia, masih ada kendala di sejumlah daerah. Selain itu, secara organisasi, BKPM yang semestinya menjadi pelaksana proyek itu pun belum siap.

Namun Darmin mengatakan presiden sudah sepakat untuk mengalihkan sementara pelaksanaan OSS ke kementeriannya. Nantinya, setelah BKPM siap, pelaksana OSS akan dikembalikan ke BKPM.

"BKPM belum siap struktur organisasi, SDM, dan anggarannya, maka saya usul biar kantor Menko saja yang launching dan jalankan menunggu BKPM selesai. Presiden tanya BKPM berapa lama selesai? (Katanya) enam bulan."

Darmin memastikan kementeriannya siap menjalankan sistem baru tersebut. Sumber Daya Manusianya akan diambil dari proyek Indonesia National Single Window. Keputusan itu kata dia sudah dimasukkan dalam draf peraturan pemerintah.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.