Walkot Depok Segel Masjid Ahmadiyah, Ini Kata Menteri Agama

"Jemaat Ahmadiyah mau menunaikan ajaran agamanya itu harus dijamin oleh kita. Karena konstitusi menjamin setiap orang boleh menjalankan ajaran agama yang dipeluknya,"

Senin, 05 Jun 2017 16:20 WIB

Jemaah Ahmadiyah beribadah di masjid yang disegel Pemkot Depok, Jabar. (Foto: KBR/Gilang R.)


KBR, Jakarta- Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, jemaat Ahmadiyah mempunyai hak untuk menunaikan ibadah sesuai dengan apa yang dianutnya. Ia mengatakan, itu termasuk Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berada di Depok.

"Prinsipnya yang terkait dengan Ahmadiyah yang dilarang adalah penyebarluasan ajaran. Itu sesuai dengan kesepakatan terakhir," kata Lukman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI, Senin (06/05/17).

"Jadi yang dilarang adalah penyebarluasan ajaran Ahmadiyah, tapi Jemaat Ahmadiyah mau menunaikan ajaran agamanya itu harus dijamin oleh kita. Karena konstitusi menjamin setiap orang boleh menjalankan ajaran agama yang dipeluknya," tambahnya.

Lukman mengaku belum mengetahui latar belakang masalah atas penyegelan Masjid Al-Hidayah yang dikelola Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Depok. Ia akan mempelajari dahulu penyebab penyegelan masjid tersebut.

"Saya belum tahu backgroundnya seperti apa," ujarnya.

Mengenai masalah penyegelan masjid, kata Lukman, Kementerian Agama tidak bisa mencampuri kewenangan Pemerintah Daerah Kota Depok. Namun ia mendorong masalah ini diselesaikan dengan cara persuasif.

"Saya tidak boleh mencampuri kewenangan Pemerintah Daerah. Itu otonomi mereka," ujarnya.

Pada Sabtu lalu Walikota Depok, Jawa Barat  Idris Abdul Shomad  dituduh melakukan persekusi terhadap jemaah Ahmadiyah. Pasalnya untuk kesekian kalinya Walikota menyegel masjid mereka. Pemkot melarang JAI Depok, untuk  menggunakan dan beribadah di tempat yang disegel itu. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR