Usut Kasus Intoleransi, Kapolri: Kami ini Dilematis

"Karena terkadang kami dianggap melakukan kriminalisasi. Ada juga yang pro tapi ada juga yang mengatakan kami tidak tegas."

Senin, 05 Jun 2017 13:58 WIB

Kapolri Tito Karnavian. (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Kepala Polisi Republik Indonesia Tito Karnavian mengatakan  penegakan hukum di Indonesi butuh  legitimasi dari masyarakat. hal tersebut ia katakan saat menerima deklarasi Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP), Senin (06/05) di gedung Rupatama Mabes Polri.

Kata dia, legitimasi dari masyarakat untuk mendukung kerja Polri  Kepolisian menghadapi kasus intoleransi. Alasannya,  selalu saja ada pihak-pihak yang pro dan kontra terhadap langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Apresiasi sangat tinggi kepada Forum Advokat Pembela Pancasila karena ini membesarkan hati kami. Karena kami ini dilematis jika menangani perkara berat seperti intoleransi atau yang berhubungan dengan kebhinnekaan, karena terkadang kami dianggap melakukan kriminalisasi. Ada juga yang pro tapi ada juga yang mengatakan kami tidak tegas. Maka dari itu kami bergerak harus dengan legitimasi hukum dan legitimasi masyarakat untuk mendukung kami," ujar Tito.

Adanya legitimasi masyarakat terhadap kinerja Polri dianggap menjadi sumber kekuatan sehingga membuat polri bisa bertindak lebih tegas.

"Saya juga yakin para Advokat ini tidak hanya melakukan deklarasi ke pihak Polri tapi juga akan ada instansi lain yang diajak untuk mendukung kebhinnekaan," ujar Tito

Dalam isi deklarasi yang dibacakan  oleh perwakilan FAPP di hadapan Tito itu, mereka juga menyatakan dukungan kepada Polri untuk membubarkan organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan mengancam kebhinekaan. Hal tersebut dipertegas oleh Teguh Samudra ketika ditanya prihal dukungannya terhadap Polri.

"Kami prihatin karena maraknya masalah intoleransi dan SARA memudarkan Pancasila, merobek kebhinekaan, maka kami mendukung kerja Polri yang lebih tegas dan jangan takut dianggap melakukan diskriminalisasi jika benar. Tanpa adanya kepolisian maka kebinekaan di Indonesia bisa kocar-kacir," ujar Teguh Samudra Perwakilan FAPP.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu