UKP-PIP Bakal Ukur Kadar Pancasila Pemerintah Pusat dan Daerah

"Kita juga membuat indeks-indeks misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia,"

Sabtu, 10 Jun 2017 12:00 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberi selamat kepada Kepala UKP PIP Yudi Latif. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) bakal mengukur seberapa besar program-program kementerian dan lembaga sejalan dengan Pancasila. Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengatakan, hal yang sama juga akan dilakukan di tingkat pemerintah daerah.

Kata dia, lembaganya juga akan mengevaluasi pelaksanaan program sosialisasi, pendidikan maupun pelatihan tentang Pancasila yang selama ini dilakukan pemerintah. Tugas ini, kata Yudi, merupakan wewenang salah satu dari tiga deputi yang akan membantunya, yakni Deputi Pengendalian dan Evaluasi.

"Deputi pengendalian dan evaluasi utamanya melakukan pengukuran. Apakah program-program pembangunan di kementerian sejalan tidak  dengan Pancasila. Kita juga membuat indeks-indeks misalnya indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia," kata Yudi Latif di Sekretariat Kabinet, Jumat (9/6/2017). 

Yudi melanjutkan, "dulu kan pernah ada indeks seberapa Islam kota-kota di Indonesia, kita bikin nanti seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia. Jadi  jangan hanya rakyat saja yang dimonitor, kinerja pemerintah juga harus diukur dia sejalan dengan Pancasila tidak."

Yudi Latif menambahkan, UKP-PIP akan membuat peta jalan   tentang pembinaan ideologi Pancasila. Tugas ini berada di bawah wewenang Deputi Pengkajian dan Materi. Deputi ini juga akan membuat materi tentang Pancasila baik di sekolah maupun kementerian dan lembaga.

"Menyiapkan bahan-bahan ajar untuk Pancasila di sekolah-sekolah, juga menyediakan semacam modul-modul untuk sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian."

Sementara Deputi Advokasi akan berperan melakukan advokasi pelaksanaan program sosialisasi Pancasila di pemerintah maupun masyarakat.

"Deputi juga memproduksi berbagai konten-konten digital, dan lain-lain."

Selain melakukan evaluasi di pemerintah, UKP-PIP bakal berupaya membumikan Pancasila di ruang publik. Salah satu sasaran utamanya adalah generasi milenial  agar Pancasila bisa menjadi gaya hidup.

"Mungkin blogger-blogger, kelompok-kelompok yang punya concern sama di isu ini, kita tarik. Kemudian lewat festival-festival anak muda, film-film pendek yang menceritakan berbagai sisi Pancasila."

Doktor Sosiologi Politik dan Komunikasi dari Australian National University ini kembali menegaskan UKP-PIP berbeda dengan Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang pernah ada pada masa Orde Baru. Ia mempaparkan dari sisi keorganisasian, unit kerja yang dikomandoinya tidak sebesar BP7.

"Kalau BP7 satu organisasi yang sangat raksasa sampai ke kabupaten-kabupaten. Kalau ini ramping, kecil saja. Keseluruhan ini saja ya barangkali sekitar ya 50-60 orang." Ujar dia.

Yudi menjamin program yang diluncurkan UKP tidak akan bersifat dogmatis seperti waktu Orde Baru. UKP memberi ruang yang luas bagi komunitas di masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

"Kalau dulu kan misalnya manggala-manggalanya hanya pejabat negara saja, sekarang narsum atau dewan pakar itu juga melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Makanya dewan pengarahnya kan tokoh-tokoh komunitas," kata Yudi.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR