SAFEnet: Tak Berhenti, Aduan Persekusi Justru Tembus 100 Kasus

Damar juga menyinggung kehadiran kelompok Muslim Cyber Army (MCA), kelompok persekusi yang memiliki jejaring cukup kuat. Kelompok tersebut, kata Damar, punya ciri khas tertentu dalam menggalang opini.

Selasa, 06 Jun 2017 16:27 WIB

Hotline Koalisi Antipersekusi. (Foto: SAFEnet/Medsos)

KBR, Jakarta - Jaringan kebebasan berekspresi Asia Tenggara (Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet) mencatat ada lebih dari 100 pengaduan persekusi yang masuk ke Posko Koalisi Anti Persekusi.

Koordinator SAFEnet Damar Juniarto mengatakan data itu tercatat hingga Senin (5/6/2017). Beberapa pengaduan diantaranya, kata Damar, sudah diteruskan ke kepolisian.

Damar memperkirakan pengaduan masih akan bertambah seiring masifnya upaya persekusi di media sosial. Namun, Damar enggan menyebutkan secara detail pengaduan yang sudah diteruskan ke polisi. Ia mengatakan selama ini banyak pelapor yang justru menjadi korban persekusi karena kasusnya muncul di media.

"Kemarin saya sortir ada 100-an lebih surat elektronik dan SMS aduan persekusi. Tapi kami sortir lagi dan akhirnya menemukan jumlah tertentu, dan itu menambahkan jumlah sebelumnya. Dari situ kami tahu aksi itu tidak berhenti sampai hari ini. Masih terjadi," kata Damar kepada KBR, Selasa (6/6/2017).

Terkait kelompok baru yang mengatasnamakan Muslim Cyber Army (MCA), Damar menemukan kelompok persekusi ini memiliki jejaring cukup kuat. Kelompok tersebut, kata Damar, punya ciri khas tertentu dalam menggalang opini.

"Kami kan bisa scrolling berdasarkan tema. Pada saat tema itu dibangun, kita bisa lihat mana akun yang organik---artinya operatornya orang beneran, dan mana yang mesin. Itu yang coba kami cari," kata Damar.

SAFEnet saat ini, kata Damar, masih menghimpun data soal siapa dibalik kelompok MCA ini, serta apa motif mereka dalam menggalang dan menyebar kebencian. Namun Damar memastikan ada satu jaringan atau sel yang mengatasnamakan MCA dan terlibat dalam pengerahan massa 411 dan 212.

"Aku dapat tadi jaringannya. Tadi aku sampai tahu bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain, pakai bahasa apa. Pekerjaan mereka menghasut orang. Kalau dibilang kuat iya, karena mereka terlibat dalam pengerahan aksi 411, aksi 212. Mereka menjadi mesin lapangan ketika di media sosial," kata Damar Juniarto.



Baca juga:


Koordinator SAFEnet Damar Juniarto mengatakan tindakan persekusi di Indonesia memiliki beberapa ciri. Diantaranya, persekusi dilakukan kelompok tertentu dengan pola terencana, meluas, dan melibatkan beberapa aktor pelaku.

Namun, Damar enggan berkomentar apakah persekusi itu mengindikasikan adanya pelanggaran HAM berat seperti yang sedang diselidiki Komnas HAM saat ini.

"Persekusi ini jelas bukan sebuah aksi spontan. Ini adalah operasi by design, ada rencananya, ada tahapannya, ada kekuatan dibalik yang bisa dilakukan serentak, dan dalam tempo pendek. Dalam waktu sebulan kurang lebih lima orang kena. Itu terlihat dari rata-rata laporan pengaduan," kata Damar.

Harus dihentikan

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan aksi persekusi harus dihentikan. Wiranto mengatakan tindakan persekusi jelas melanggar hukum karena pelakunya melakukan tindakan sepihak dan mengambil wewenang aparat hukum.

"Bukan melakukan tindakan-tindakan secara sepihak atau sendiri-sendiri dengan tafsiran masing-masing. Ini kalau dilakukan, dan tidak segera diselesaikan dengan baik, maka sistem hukum menjadi kacau. Semua merasa bertindak sebagai aparat penegak hukum. Negara hukum tidak boleh begitu, ini segera harus kita hentikan," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Wiranto membantah persekusi terjadi lantaran lambannya penegak hukum. Ia mengatakan masyarakat semestinya melaporkan kepada lembaga pengawas terkait apabila mengeluhkan kinerja aparat.

"Laporkan saja, kalau ada kelambatan laporkan kembali kepada badan-badan pengawas yang ada," ujar dia.

Tindakan persekusi oleh ormas terjadi di beberapa wilayah. Sejumlah warga yang menjadi korban di antaranya dr. Fiera Lovita di Sumater Barat dan PMA di Jakarta Timur, diintimidasi, diburu dan diancam oleh massa FPI. Korban persekusi itu diintimidasi karena dianggap menghina ulama, terutama pemimpin FPI Rizieq Shihab melalui media sosial.

Baca juga:



Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.