Revisi KUHP, Alasan Yasonna Bersikeras Masukkan Delik Korupsi

"Orang bicara revisi saja sudah heboh sedunia. Dengar tidak? Ingat tidak? Katanya kita mau melemahkan Undang-Undang KPK,"

Rabu, 14 Jun 2017 21:26 WIB

Ilustrasi (foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan tidak akan mengevaluasi kesepakatannya dengan DPR untuk memasukkan delik korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut dia, langkah ini harus dilakukan demi memperluas ruang gerak KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sementara, permintaan KPK untuk merevisi saja Undang-Undang Tipikor ketimbang mencantumkan delik korupsi ke dalam KUHP justru dimentahkan oleh Yasonna. Dia beralasan gejolak penolakan masyarakat terhadap langkah revisi selama ini sangat tinggi.

"Bagaimana revisi? Orang bicara revisi saja sudah heboh sedunia. Dengar tidak? Ingat tidak? Katanya kita mau melemahkan Undang-Undang KPK," kata Yasonna di DPR, Rabu (14/6).
REvisi
Pasal 63 ayat 2 KUHP mengatur jika suatu pidana masuk ke dalam pidana umum, namun diatur dalam pidana khusus, maka hanya ketentuan di pidana khususnyalah yang akan diterapkan. Yasonna menegaskan intensi pemerintah mencantumkan itu hanyalah untuk merangkum seluruh jenis tindak pidana ke dalam KUHP.

Baca: Panja Klaim Bukan untuk Lemahkan KPK

Revisi KUHP  memasukkan tiga jenis pidana khusus masuk ke dalamnya. Tindak pidana khusus yang dimasukkan ke dalam KUHP adalah pidana korupsi, narkoba, serta pelanggaran HAM (genosida serta kejahatan perang). Keputusan pemerintah dan DPR ini menuai beragam kritik karena dianggap menghilangkan kekhususan dari pidana khusus.

"Kita masih ada lex specialisnya, masih berlaku dong." Kelit Yasonna.

Yasonna menampik anggapan tersebut. Ia menegaskan ketentuan dalam KUHP tidak akan mematikan ketentuan di Undang-Undang Pidana Khususnya. Menurut dia, sekalipun telah masuk ke dalam KUHP, seluruh ketentuan di Undang-Undang KPK, UU Tipikor, UU Pemberantasan Narkoba, dan UU Pengadilan HAM tetap berlaku.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Penembak Brimob di Timika Berjumlah 15 Orang

  • Ahli: PNPS Penodaan Agama Langgar HAM Warga Ahmadiyah
  • Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Dialog Antaragama
  • Tak Dapat Bantuan KIS, Puluhan Pemulung Geruduk Gedung DPRD Sumut