Petani Kendeng: Sikap Megawati Sejalan Dengan Jokowi

Megawati Soekarnoputri sempat menyapa para petani saat menyambangi kantor PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Minggu, 11 Jun 2017 18:35 WIB

Megawati Soekarnoputri. Foto: Antara

KBR, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sejalan dengan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan perwakilan warga Kendeng, Gunarti yang bertemu presiden kelima di Dewan Pengurus Pusat(DPP) PDIP, Jakarta pada Jumat lalu.

"Ternyata Ibu (Megawati) sudah mengetahui permasalahan di Kendeng. Sementara itu, untuk sikap PDI-P terkait hal tersebut, Pak Bambang DH--mewakili Ibu Mega menyatakan kepada kami, sikap PDI-P sepakat dengan apa yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu mengenai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)," jelas Gunarti saat dihubungi KBR, Minggu (11/6).

Meski begitu ia menambahkan, para petani Kendeng tetap merasa kecewa lantaran gagal berbicara langsung dengan Megawati. Padahal kata Gunarti, saat ia menyambangi kantor PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Mega sempat menyapa lima srikandi asal Kendeng itu.

"Saat itu Ibu Mega hanya menanyakan hal-hal yang sifatnya basa-basi. Bagaimana puasanya? Lalu saya jawab Insya Allah kami masih berpuasa. Setelah itu Ibu Mega bilang; "tunggu sebentar ya. Saya rapat dulu". Setelah itu kami dipanggil ke lantai atas. Ternyata sesampainya di atas, Pak Bambang DH yang menemui kami dan menyampaikan sikap Ibu Mega seperti apa," ungkapnya.

Padahal kata Gunarti, lima orang perwakilan petani asal Kendeng itu bukan hanya ingin membicarakan perihal permasalahan pabrik semen semata.

"Kami juga ingin menitipkan pesan leluhur kami, termasuk pesan Presiden Pertama Soekarno kepada Ibu Mega. Hal itu hanya akan kami sampaikan apabila kami bisa bertatap muka dengan Ibu. Bukan orang yang mewakilinya ataupun dengan media," kata dia.

Setelah mendengarkan sikap Bambang DH, para petani sempat meminta kesediaan Megawati untuk bertemu.

"Tapi Pak Bambang bilang, nanti saya akan sampaikan ke Ibu kalau memang ada pesan yang ingin disampaikan. Apabila Ibu sudah bisa ditemui, Pak Bambang akan menelepon saya," tuturnya.

Aktivitas PT Semen Indonesia Masih Berjalan

Sementara itu, para petani di Rembang juga menuntut komitmen pemerintah terkait keputusan KLHS. Sebab kata Gunarti, setelah putusan itu dikeluarkan, PT Semen Indonesia tetap melaksanakan aktivitasnya. Padahal sesuai isi dalam putusan tersebut kata Gunarti, perusahaan diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun di Rembang.

"Waktu putusan itu pun kan juga dihadiri oleh Bupati Rembang, ada perwakilan dari PT Semen Indonesia, ada Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jateng. Tapi kenapa tidak selang satu minggu setelah keputusan mengenai KLHS itu, PT. Semen Indonesia justru semakin brutal. Sejak putusan itu dikeluarkan hingga kemarin, mereka masih meledakkan dinamit batu, dan juga membuat jalan. Itu masih berlangsung hingga kini," kata dia.

Para petani lanjutnya, juga mempertanyakan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah pasca dikeluarkannya putusan mengenai KLHS itu, beberapa bulan lalu. Sebab kata dia, apabila ada yang mengawasi, PT Semen Indonesia takkan melakukan aktivitas apapun.


Editor: Sasmito


(Catatan redaksi: Redaksi mendapat keberatan dari PT Semen Indonesia terkait naiknya berita ini tanpa konfirmasi. Demi keberimbangan kami akan segera melengkapi dengan keterangan/tanggapan/pernyataan dari PT Semen Indonesia. Terima kasih)
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Saracen, Analisis PPATK sebut Nama Besar

  • Bentuk Densus Tipikor, Mabes Minta Anggaran Hampir 1 T
  • Bareskrim Sita Jutaan Pil PCC di Surabaya
  • Konflik Myanmar, Tim Pencari Fakta PBB Minta Tambahan Waktu