Persekusi, Kontras: Pemerintah Inkonsisten

"ketika jamaah Ahmadiyah yang masjidnya disegel kembali, tidak ada yang berbicara soal itu,”

Kamis, 15 Jun 2017 21:14 WIB

Ilustrasi: Kepolisian menangkap 2 tersangka persekusi terhadap anak. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta– Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemerintah inkonsisten dalam menangani kasus persekusi yang belakangan ramai terjadi. Hal itu dibuktikan dengan makin banyaknya tindak persekusi yang terjadi.

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Yati Andriyani mengatakan, selama ini persekusi yang direspon oleh pemerintah hanyalah persekusi yang dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap menghina ulama. Namun ketika kasus persekusi yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di Kota Depok, tidak ada yang membicarakan hal tersebut.

“Ketidakadaan konsistensi itulah yang bikin persekusi terus terjadi. Contohnya belum sampai satu bulan, semua lembaga negara dan masyarakat konsern soal persekusi. Tapi ketika jamaah Ahmadiyah yang masjidnya disegel kembali, tidak ada yang berbicara soal itu,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Yati Andriyani  kepada wartawan di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (15/06/17) 

IYati melanjutkan, "itukan pemerintah tidak menunjukan kosistensinya, kita bertanya kenapa tidak konsisten, ada apa? Jangan-jangan hanya karena mood atau selera politik tertentu, pemerintah menangani kasus persekusi."

Yati menambahkan, kepolisian juga   lambat dalam menangani persekusi. Menurut dia, persekusi   bukan sesuatu yang baru dan terus berulang. Data Kontras, pada  2014 kasus persekusi ada 162 kasus,  2015 berjumlah 238 kasus, sedangkan 2016 ada 324 kasus.

“Dari data itu jelas, persekusi itu sesuatu yang berulang dan sudah berlangsung lama, kenapa baru sekarang baru bertindak?” tanyanya.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.