Persekusi, Kontras: Pemerintah Inkonsisten

"ketika jamaah Ahmadiyah yang masjidnya disegel kembali, tidak ada yang berbicara soal itu,”

Kamis, 15 Jun 2017 21:14 WIB

Ilustrasi: Kepolisian menangkap 2 tersangka persekusi terhadap anak. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta– Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pemerintah inkonsisten dalam menangani kasus persekusi yang belakangan ramai terjadi. Hal itu dibuktikan dengan makin banyaknya tindak persekusi yang terjadi.

Koordinator Badan Pekerja Kontras, Yati Andriyani mengatakan, selama ini persekusi yang direspon oleh pemerintah hanyalah persekusi yang dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap menghina ulama. Namun ketika kasus persekusi yang menimpa Jamaah Ahmadiyah di Kota Depok, tidak ada yang membicarakan hal tersebut.

“Ketidakadaan konsistensi itulah yang bikin persekusi terus terjadi. Contohnya belum sampai satu bulan, semua lembaga negara dan masyarakat konsern soal persekusi. Tapi ketika jamaah Ahmadiyah yang masjidnya disegel kembali, tidak ada yang berbicara soal itu,” kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Yati Andriyani  kepada wartawan di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Kamis (15/06/17) 

IYati melanjutkan, "itukan pemerintah tidak menunjukan kosistensinya, kita bertanya kenapa tidak konsisten, ada apa? Jangan-jangan hanya karena mood atau selera politik tertentu, pemerintah menangani kasus persekusi."

Yati menambahkan, kepolisian juga   lambat dalam menangani persekusi. Menurut dia, persekusi   bukan sesuatu yang baru dan terus berulang. Data Kontras, pada  2014 kasus persekusi ada 162 kasus,  2015 berjumlah 238 kasus, sedangkan 2016 ada 324 kasus.

“Dari data itu jelas, persekusi itu sesuatu yang berulang dan sudah berlangsung lama, kenapa baru sekarang baru bertindak?” tanyanya.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.