Pemerintah Kaji Kemungkinan Keluarkan Keppres atau Perppu Pembubaran HTI

Prasetyo mengatakan HTI bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selasa, 06 Jun 2017 11:41 WIB

Kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5/2017). (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)

KBR, Jakarta - Pemerintah berencana mengambil langkah hukum untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum melakukan gugatan melalui pengadilan. 

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan langkah hukum yang sedang dikaji itu berupa pembubaran melalui Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Beberapa opsi yang dipertimbangkan diantaranya langkah hukum mengajukan pembubaran ke Pengadilan melalui dibuatkan Kepres atau diterbitkan Perppu," kata Prasetyo, Senin (5/6/2017).

"Dalam hal ini Kejaksaan akan secara intensif ikut serta membahas dan mengkaji secara komprehensif penanganan ormas HTI yang diindikasikan anti Pancasila," tambahnya.



Prasetyo mengatakan HTI bertentangan dengan Pancasila dan berpotensi merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengatakan, dakwah HTI bisa berupa penetrasi ideologi hingga pencucian pikiran. Sebab, kata Prasetyo, HTI menolak sistem demokrasi yang dianggap bertentangan dengan khilafah Islam.

"Tindakan pembubaran itu dimaksudkan untuk menegaskan sikap pemerintah untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi Pancasila," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membantah HTI sebagai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ia mengatakan, dalam AD/ART disebutkan HTI adalah kelompok dakwah berasaskan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Tudingan anti Pancasila itu retorika lama yang mau diulang lagi untuk memojokkan kelompok yang tidak disukai Pemerintah, termasuk memojokkan kelompok islam," ujar Ismail.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, telah mengumumkan akan membubarkan HTI. Pemerintah saat ini masih menyiapkan langkah hukum dalam pembubaran organisasi tersebut melalui pengadilan.

Baca juga:



Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU

  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara

Jokowi Tanggapi Komentar Prabowo Soal Ambang Batas 20 Persen

  • Dampak Kenaikan Gaji Tak Kena Pajak Mulai Dorong Konsumsi Masyarakat
  • Pemerintah Dinaikkan Harga Pokok Beras
  • Pemkab Bondowoso Bayar Wartawan Minimal Rp200 Ribu per Berita

Fasilitas KITE IKM diharapkan menjadi jawaban untuk mendorong industri kecil dan menengah untuk terus bergeliat meningkatkan ekspor di tanah air.