Pansus KPK Sepakati Anggaran 3,1 M

"Utamanya untuk kepentingan mengundang pakar dan ahli yang berkaitan dengan tugas angket ini,"

Kamis, 08 Jun 2017 19:41 WIB

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa saat menyampaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan, Kamis (8/06). (Foto: KBR/Gilang R.)

KBR, Jakarta- Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menyepakati anggaran untuk pelaksanaan angket ini senilai Rp 3,1 miliar. Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, anggaran sebagian besar digunakan untuk konsumsi serta mengundang pakar dan ahli.

"Jadi disepakati nanti ada pakar dan lembaga mana akan kita undang. Anggarannya​ mencapai Rp 3,1 miliar. Itu sudah termasuk konsinyering untuk kunjungan ke luar kota. Utamanya untuk kepentingan mengundang pakar dan ahli yang berkaitan dengan tugas angket ini," kata Agun di Kompleks Parlemen RI, Kamis (08/07/17).

Selain anggaran, rapat perdana ini juga menyepakati agenda dan mekanisme kerja Pansus Angket KPK. Agun mengatakan, Pansus membagi 2 klaster yang akan diundang dalam rapat yakni kelembagaan dan operasional. Mengenai teknisnya akan disampaikan pada rapat pekan depan, Selasa (11/06/17).

"Jadwal lengkap resmi untuk 60 hari termasuk siapa saja yang diundang belum diputuskan," ujarnya.

Agun memastikan, hak angket ini untuk kepentingan KPK ke depan dalam pemberantasan korupsi. Ia mengklaim, tak ada niatan  Pansus untuk melemahkan institusi KPK.

"Kami mendukung, menghargai, menghormati kelembagaan KPK dalam menjalankan fungsinya sebagai penegakan hukum," kata Agun.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Suap Pengadaan Drone, Pejabat Bakamla Nofel Hasan Dituntut 5 Tahun Penjara

  • Kepolisian Cek Motif Insiden Ambruknya Tol Becakayu
  • 5 Kepala Desa di Banyuwangi Diduga Hadiri Kampanye Parpol
  • Arab Saudi Sebut Eropa Bantu Iran Danai Terorisme

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.