Kunker ke Eropa, Pemerintah Bakal Jawab Resolusi Sawit

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto khawatir apabila seruan larangan sawit itu dibiarkan maka hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara di Eropa akan terganggu.

Kamis, 22 Jun 2017 15:38 WIB

Ilustrasi: Hilirisasi produk kelapa sawit. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pemerintah Indonesia bakal menjawab resolusi sawit yang pada Mei lalu dikeluarkan Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa saat itu menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM dan perdagangan anak.

Meski resolusi itu tak berkekuatan hukum, namun menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Indonesia tetap perlu menegaskan sikap.

"Selain Parlemen Uni Eropa, Norwegia juga mengeluarkan resolusi. Walaupun eksekutifnya mengatakan resolusi parlemen itu bukan law, tidak bersifat binding, tetapi Indonesia tetap perlu menjawab isu yang dilempar laporan itu," kata Airlangga usai rapat persiapan di kantor Menko Perekonomian, Kamis (22/6).

Pemerintah, lanjutnya, tengah menyiapkan materi yang akan disampaikan saat kunjungan kerja ke Eropa pada bulan depan.

Baca juga:

Airlangga khawatir apabila seruan larangan sawit itu dibiarkan maka hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara di Eropa akan terganggu. Pada kunjungan kali ini, menurutnya, pemerintah Indonesia dan Uni Eropa juga akan berunding mengenai perjanjian dagang Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antar keduanya. Ia ingin memastikan resolusi tersebut tak menghambat perjanjian.

"Jangan sampai resolusinya mengganggu. Kan pada akhirnya CEPA perlu keputusan perlemen juga. Jangan sampai diganggu."

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan akan bicara dengan pihak eksekutif Uni Eropa untuk mengklarifikasi masalah tersebut.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing