Krisis Diplomatik Qatar, Kemenlu Bentuk Satgas Perlindungan WNI di Qatar

Retno Marsudi juga memastikan belum ada masalah terkait penerbangan jamaah umroh asal Indonesia ke Arab Saudi, salah satu negara yang membekukan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Kamis, 08 Jun 2017 15:34 WIB

Tanda merah menunjukkan sembilan negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, termasuk Maldives dan Mauritius. (Foto: Wikimedia/Creative Commons)

KBR, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan sekitar 30 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk para pekerja migran (TKI) di Qatar dalam kondisi baik.

Perhatian pemerintah kini tertuju ke Timur Tengah, pascakrisis diplomasi yang melanda negara Qatar ketika negara itu terkena boikot dari sembilan negara kawasan Timur Tengah.

Menteri Retno mengatakan pemerintah Indonesia melalui KBRI di Qatar telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) perlindungan WNI di negara itu.

"Sejauh ini tidak ada masalah. Tenaga kerja kita cukup banyak yang ada di sana. Sebagian dari mereka juga bekerja di bidang yang skilled dan semi-skilled. Sejauh ini belum ada dampak apapun terhadap warga kita yang bekerja di Qatar. Di Qatar itu kan banyak sekali pekerja asing. Lebih dari 80 persen penduduk Qatar itu warga negara asing, para pekerja asing," kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Jumlah negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar semula lima negara; Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain dan Yaman. Namun belakangan jumlahnya bertambah menjadi sembilan, termasuk Mauritius, Mauritania, Maldives dan Libya.

Belum diketahui pasti mengenai penyebab pembekuan hubungan diplomatik dari sembilan negara Arab itu terhadap Qatar. Namun aliansi negara-negara Teluk selama ini terus menyebut Qatar terlibat mendukung kelompok Ikhwanul Muslim (IM), kelompok yang dianggap teroris oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.



Pemutusan hubungan diplomatik itu berdampak pada penutupan komunikasi darat, laut dan udara dari dan menuju Qatar. Maskapai Qatar Airways terpaksa menghentikan penerbangan menuju Arab Saudi. Sementara maskapai dari negara lain seperti Etihad, Emirates, Fly Dubai dan Gulf Air juga menghentikan penerbangan menuju Doha, Qatar.

Retno Marsudi juga memastikan belum ada masalah terkait penerbangan jamaah umroh asal Indonesia ke Arab Saudi, salah satu negara yang membekukan hubungan diplomatik dengan Qatar. Ia telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Agama untuk melakukan pengalihan penerbangan---yang sebelumnya menggunakan Qatar Airways.

"Begitu hari pertama, saya langsung kontak dengan Menteri Perhubungan, Menteri Agama untuk berkoordinasi mencarikan solusi bagi jamaah umroh kita yang ada di Arab Saudi. Sementara yang akan berangkat juga dilakukan pengalihan-pengalihan kepada maskapai lainnya," kata dia.

Aksi boikot negara Teluk terhadap Qatar dimulai sejak 5 Juni lalu. Saat itu Menteri Retno mengatakan ia telah menghubungi menteri luar negeri di sejumlah negara Teluk. Retno menyampaikan Indonesia prihatin atas situasi yang tengah berlangsung. Indonesia mendorong agar semua negara menahan diri dan mengedepankan dialog.

"Kita meminta semua pihak menahan diri, mengutamakan dialog dan rekonsiliasi. Kita meminta semua pihak juga mengutamakan ukhuwah Islamiah, persatuan umat, terutama di bulan suci Ramadan ini," kata Retno Marsudi.

Baca juga:



Perlu pusat krisis

LSM advokasi buruh migran, Migrant Care mendesak pemerintah membentuk pusat krisis untuk mengakomodasi informasi dan kebutuhan WNI yang ada di Qatar.

Berbeda dari perkiraan pemerintah, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut ada lebih dari 75 ribu orang WNI yang bekerja dan menetap di Qatar. Mereka sebagian besar bekerja di sektor migas dan pekerja rumah tangga.

Wahyu Susilo mengatakan dengan banyaknya WNI yang ada di Qatar maka perlu ada pusat krisis agar ada kejelasan informasi dan penanganan WNI yang berada di sana.

"Pusat krisis terpadu itu harus segera dilakukan. Misalnya kalau diperlukan ada evakuasi, kemudian pusat krisis terpadu harus juga melakukan analisa tentang ketersediaan sumber daya. Misalkan, ada krisis pangan, ya itu harus dievakuasi. Saya pernah ke sana, negara ini memang bergantung dengan Saudi Arabia," kata Wahyu Susilo saat dihubungi KBR, Rabu (7/6/2017).

Wahyu menambahkan, Kementerian Luar Negeri harus segera membentuk pusat krisis dan mengambil alih untuk memberikan perlindungan yang cepat kepada WNI.

Pemerintah juga diminta memastikan kebutuhan seperti pangan dan keamanan WNI di Qatar. Selain itu, pemerintah juga harus mengantipasi kepulangan WNI yang khawatir karena krisis di Qatar.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Kemenhub Imbau Truk Barang Mulai Operasi 3 Juli

  • H+4 Lebaran, Stasiun Pasar Senen Masih Padat Penumpang
  • Bayi Simpanse Korban Penyelundupan Mati
  • Ronaldo Punya Anak Kembar

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?