KPK Kembali Periksa Gamawan Fauzi

Irman dan Sugiharto merupakan dua bekas anak buah Gamawan Fauzi yang paling awal ditetapkan sebagi tersangka oleh KPK dalam perkara korupsi e-KTP.

Kamis, 15 Jun 2017 12:05 WIB

Bekas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil bekas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan diperiksa sebagai saksi bagi Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka perkara dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP).

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Gamawan bakal diperiksa untuk mendalami proses pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

"Iya, dia akan diminta keterangan untuk tersangka AA," kata Febri.

Bekas Mendagri Gamawan Fauzi sudah pernah diperiksa pada 2016, sebagai saksi untuk bekas anak buahnya yaitu Irman dan Sugiharto.

Irman dan Sugiharto merupakan dua orang eks pejabat yang paling awal ditetapkan sebagi tersangka oleh KPK dalam perkara korupsi e-KTP.

Nama Gamawan Fauzi mencuat setelah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding bekas Mendagri di era SBY itu menerima uang sebesar 2,5 juta dolar AS dari uang korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.

Namun saat menjadi saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, Gamawan membantah menerima sejumlah uang dalam proyek itu. Ia juga mengaku sama sekali tidak memahami korupsi dalam proyek tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga pernah meminta keterangan dua adik Gamawan Fauzi, yaitu Azmin Aulia dan Afdal Noverman di persidangan Tipikor di Jakarta, Kamis (18/5/2017). Azmin dan Afdal diminta keterangan mengenai aliran dana ke Gamawan Fauzi dalam perkara e-KTP.
 
Proyek e-KTP tahun 2011-2012 diduga merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Majelis Hakim Putus Bebas Terdakwa Kasus UU ITE, Baiq Nuril Menangis Haru

  • Dilaporkan Polisi, Novel Baswedan Tertawa
  • DPR dan Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan dalam RUU Terorisme
  • Bela Negara Akan Masuk ke Orientasi Mahasiwa Baru

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.